Presiden: Dana Desa Harus Sejahterakan Masyarakat

PEMERINTAH telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 Triliun dalam empat tahun ini. Dana itu harus terus berputar di desa sehingga masyarakat setempat bisa merasakan manfaatnya secara maksimal.

"Artinya, uang itu didorong masuk ke desa supaya perputaran uang ada di desa, di kecamatan, atau maksimal peredaran uang ada di lingkup kabupaten. Agar uang Rp187 triliun yang tahun depan insyaallah akan kita tingkatkan lagi, jangan sampai tersedot lagi masuk Jakarta," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa yang dihelat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5).

Pada 2015, dana desa dikucurkan sebesar Rp20 triliun. Jumlah itu meningkat pada tahun berikutnya, yakni Rp47 triliun dan pada 2017 telah dikucurkan Rp60 triliun. Tahun ini 2018 dikucurkan lagi Rp60 triliun.

Jokowi mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) adalah cara agar dana desa seratus persen berputar di daerah. Dengan begitu, konsumsi masyarakat desa akan meningkat, ribuan lapangan pekerjaan tercipta, dan membuka pertumbuhan ekonomi.

Ia berpesan setiap proyek yang memanfaatkan dana desa mampu menyerap dan mendayagunakan komponen serta pekerja lokal di desa setempat. "Yang paling penting, dalam bekerja gunakan seratus persen pekerja dari desa-desa yang ada proyek itu. Seratus persen! Sehingga yang kita bayar uangnya juga beredar ke orang-orang yang ada di desa," ucapnya.

Sejak tahun ini, pemerintah telah menggulirkan program padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Program tersebut dalam praktiknya mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal desa dalam mengerjakan sejumlah proyek yang memanfaatkan dana desa.

Pemerintah berharap melalui program dana desa dan program padat karya tunai, perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa akan berangsur menjadi semakin baik.

Terkait laporan pertanggungjawaban dana itu, Jokowi meminta agar dilakukan dengan format sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan aparat desa. Meski demikian, ia tetap meminta aparat desa berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Jika dilakukan dengan benar, ia yakin dana desa akan membuka lebar pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pembangunan harus merata. Kalau dulu Jawa sentris, sekarang Indonesia sentris,"tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sadjojo mencatat angka kemiskinan di desa turun karena program dana desa. Penurunan angka kemiskinan di desa, kata Eko tidak lepas dari keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah dengan mengalokasikan dana desa yang diakumulasi dari 2015 sampai akhir 2018 sebesar Rp187 triliun.

"Tahun ini menurut BPS kemiskinan di desa turun dari 27 juta menjadi 17 juta dan angka kesehatan atau stunting karena adanya air bersih, MCK, dan sebagainya turun dari 37% menjadi 27%, angka pastinya masih tunggu sensus BPS," ujarnya.

Guna lebih mengoptimalkan anggaran desa, Eko juga mendorong seluruh kepala desa memanfaatkan sebagian dana desanya untuk program pada karya tunai. Hal ini juga berdampak positif terhadap angka kemiskinan. Sebab, lapangan kerja akan banyak diciptakan melalui program tersebut. (A-2)