Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM tiga tahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 363 kapal asing ilegal yang memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Kebijakan itu, kata Presiden Joko Widodo, telah membuat gentar pemimpin negara lain.
"Saya ketemu kepala negara (asing), mereka menyampaikan, 'nelayan kita ditangkap lagi'. Ketemu lagi, 'Pak, nelayan kita ditangkap lagi dua di sini, mohon diberikan pengampunan, dibebaskan'," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan 350 nelayan se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5).
Presiden yang didampingi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan, permintaan kepala negara asing itu menunjukkan bahwa Indonesia berhasil membangun kedaulatan di lautan.
"Artinya sekarang mereka memandang kita. Artinya kedaulatan laut menjadi milik kita semuanya. Siapa berani sama Bu Susi," ujarnya disambut tepuk tangan para nelayan.
Ia optimis kebijakan penenggelaman kapal bisa memberikan efek jera kepada pihak asing yang hendak mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Kapal ilegal asing yang wira-wiri itu hitungannya 7000-an, sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Ada satu, dua, tiga. Itu satu, dua, tiga tapi ditangkep lagi Ibu Susi ya itu langsung ditenggelamkan," ujarnya sembari tersenyum.
Mantan wali kota Solo itu menambahkan, berkat kebijakan itu, jumlah ikan di peraitan nasional perlahan mengalami peningkatan
"Mungkin masih nunggu enggak tahu setahun atau dua tahun, tapi laporan dari Bu Susi sudah ada kenaikan," pungkasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved