Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat sebaiknya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersikap realistis. Meski masih bisa menggunakan hak banding, Abdul menilai upaya itu hampir pasti tidak akan membuahkan hasil.
"Ide politik HTI yang ingin mendirikan sistem Khilafah jelas bertentangan dengan sistem negara Pancasila dan NKRI. Secara ideologis, tujuan politik HTI memang akan senantiasa bermasalah," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (8/5).
Ia pun menegaskan pemerintah dalam hal ini harus mengambil langkah cepat dengan melakukan pembinaan terhadap eks anggota HTI.
"Pembinaan itu penting karena walaupun secara legal HTI telah dinyatakan bubar dan "terlarang", ideologi politiknya tidak akan mati," kata Abdul.
Pemerintah pun, menurut dia, wajib menjawab kritik yang kerap dilontarkan HTI serta organisasi masyarakat sejenis yang menjadikan permasalahan yang ada di negeri ini sebagai senjata untuk mengganti ideologi.
"Pemerintah perlu menjawab kritik HTI dengan memperbaiki kinerja pemerintah, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, membangun moralitas, dan pelaksanaan demokrasi," tandasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved