Korupsi Tetap Masif, DPR tak Mau Disalahkan Sendirian

MASIH masifnya korupsi di Indonesia harus mendorong semua pihak untuk introspeksi terkait apa yang salah dari perjalanan 20 tahun reformasi selama ini. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas individu, melainkan juga menyangkut tata kelola dan juga pembahasan anggaran.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf tidak adil kalau hanya menyalahkan DPR, karena ketika politik uang berlangsung di masyarakat secara masif, tidak ada yang bersuara. Ia menyebut semua pihak memilki andil dalam berkembangnya korupsi dan tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam hal korupsi anggaran, Nurhayati mengingatkan pembahasan RAPBN sebetulnya merupakan domain pemerintah. DPR hanya menyetujui dan melakukan pengawasan.

Bahkan, lanjut Nurhayati, mekanisme pembahasan APBN sendiri sudah berubah, dari yang sebelumnya ada satuan tiga hingga kemudian satuan tiga dihilangkan dalam pembahasan.

"Ada yang lebih tinggi dari UU yang disebut moral dan etika, saya mengajak untuk mengembalikan budaya kita, budaya malu. Malu jika tidak menjadi wakil rakyat yang baik dan malu bila menjarah uang negara, malu kalau kita tidak menjadi contoh yang baik," terang Nurhayati dalam Forum Legislasi Pencegahan Praktik Korupsi dalam Pembahasan RAPBN, di DPR RI Jakarta, Selasa (8/5).

Menurut dia, pembahasan dan memperjuangkan daerah pemilihan adalah tugas dari anggota dewan tanpa menerima apalagi meminta komisi. Pemberian komisi seperti itu sudah ada di masyarakat dan dianggap biasa.

Hal tersebut disebut Nurhayati memperhatinkan. Oleh sebab itu dirinya meminta kepada semua pihak untuk memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan kepada amasyarakat dengan memberikan contoh yang baik serta memunculkan kesadaran di masyarakat. Bila mendapati sesuatu yang tidak benar untuk melaporkan hal tersebut.

Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa jika kerusakan yang ada saat ini disebabkan oleh sistem, problem besarnya bukan hanya berada dalam koridor politik, melainkan juga pendidikan.

Berdasarkan riset, menurut Noorsy, model perburuan harta lebih melihat kepada persoalan jumlahnya dibandingkan dengan kualitasnya. Ia mencontohkan seorang anggota dewan lebih punya gengsi jika mobilnya Toyota Velfire dibandingkan dengan Toyota Inova. Faktanya yang dilihat oleh kultur masyarakat adalah orang yang mobil bagus yang lebih bergengsi.

"Ini menjadi problematika bahwa caranya tidak penting dan dipersoalkan tetapi kuantitasnya yang dipersoalkan, dan itu bergerak dari atas hingga ke bawah. Hal ini karena dunia pendidikan kita masih dunia pendidikan feodal dengan pada saat yang sama kultural kita tidak menghargai kekuatan intelektual," terang Ichsanuddin.

Masyarakat hanya memperhatikan tampilan luar dan mengabaikan persoalan kualitas. Kultur masyarakat Indonesia yang feodal itu sejak jaman penjajahan hingga saat ini masih belum berubah.

"Di Indonesia lebih dihargai struktur formal ketimbang struktur kualitas," jelas Ichsanuddin.

Persoalan korupsi sudah sangat kompleks dan selama perbaikan sistem dan kulturnya tidak diperbaki, pemberantasan korupsi sulit tuntas. Bahkan ada inkonsistensi dalam setiap orang ketika memang memegang amanah dan hal itu bukan hanya sebatas persoalan moral.

"Sistem ini dari hulu hingga hilirnya sudah rusak dan dalm 13 tahun tidak berubah, termasuk asimetrik information pun tidak berubah,"pungkas Ichsanuddin. (A-2)