Penenggelaman Kapal Asing, Komitmen Presiden Jaga Kedaulatan Laut

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal dan pelarangan cantrang merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Joko Widodo menjaga kedaulatan di laut. Susi menuturkan, tanpa komitmen Jokowi, kedaulatan laut Indonesia hanya mimpi.

"Beliau lah yang dengan segala komitmen yang penuh menjadikan laut NKRI ini menjadi berdaulat, penuh hanya untuk nelayan dan perikanan Indonesia,"ujarnya dalam pertemuan Presiden dengan sekitar 350 nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5).

Ia mencontohkan bahwa komitmen yang dilakukan Jokowi adalah dengan membentuk satuan tugas untuk menindak kapal-kapal asing yang selama ini mengambil sumber daya perikanan. Selain itu, Jokowi juga memberikan kemudahan dalam hal perizinan.

Sedangkan kementeriannya hanya tinggal menindaklanjuti. Misalnya, dia menyebutkan bahwa kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) kini tak perlu membuat surat laik operasi (SLO) setiap kali melaut.

"Kapal dengan ukuran di bawah 10 GT kini tidak perlu mengurus izin menangkap ikan.  Kapal 10 0 GT sampai 30 GT ini memang masih ada di provinsi. Nanti kita akan konsolidasi dengan provinsi untuk menjadikannya lebih mudah. Yang 30 ke atas semua sudah online dan kita juga membuka gerai bersama," tandasnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan asuransi terhadap nelayan. Premi klaim asuransi nelayan jika meninggal di laut sebesar Rp 200 juta, jika meninggal di daratan sebesar Rp160 juta, jika cacat tetap Rp100 juta, dan untuk berobat Rp20 juta.

Ia juga menjelaskan bahwa nilai ekspor perikanan juga menunjukkan kenaikan. Pada kuartal I tahun ini, nilai ekspor perikanan naik 5 persen dibandingkan kuartal tahun lalu. "Berarti kinerja hasil tangkapan para nelayan juga membaik," pungkasnya. (OL-5)