KPU Siapkan Strategi Hadapi Pemilu Serentak

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi dalam melaksanakan perhelatan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019. Perangkat hukum yang digunakan ialah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Persiapan itu berupa distribusi surat suara yang perlu memperhatikan kondisi demografi Indonesia, termasuk penyediaan TPS dan jumlah pemilih yang masuk daftar pemilih tetap di tiap TPS. Masih banyak hal lain yang sudah dimatangkan pihak penyelenggara, seperti pelayanan terhadap WNI di luar negeri.

"Oleh karena itu perencanaan persoalan strategis dari segi waktu, presisi, pengiriman (logistik), dan seterusnya punya tantangan sendiri dari KPU," ujar Hasyim disela-sela diskusi Rembuk Nasional: Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat, di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (8/5). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI).

Ia mengemukakan, prinsip utama pemilu ialah partisipasi. Namun, apabila ada yang menginginkan agar potensi konflik dalam perhelatan demokrasi dihindari, maka hal itu tidak mungkin. Pemilu pada dasarnya konflik, sehingga lebih bijaksana semua pihak bersedia membantu untuk mencegah potensi konflik tersebut.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bakhtiar, menambahkan pemerintah menilai tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam pelaksanaan pemilu serentak. Pemerintah juga sudah mempersiapkan dengan baik agar pesta demokrasi berjalan lancar.

"Kami menyakini perangkat hukum sudah kami siapkan dengan baik antara pemerintah dan DPR. Kalau di lapangan itu dinamika," terang dia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, menerangkan pemilu harus dipahami bahwa tujuannya bukan sekedar memilih pemimpin yang terbaik. Pasalnya, sangat sukar dihindari masyarakat pemilih yang murni 100% rasional.

"Karena banyak masyarakat yang memilih atas dasar ideologi dan kebanyakan karena agama, ini tetap kita apresiasi. Kemudian ada pula karena pertimbangan strategis, serta paling repot kalau atas dasar kategori pragmatis," ujarnya.

Ia berharap semua pihak bisa memiliki sikap toleransi, saling menghormati, jujur, dan bertanggungjawab. Parameter itu sesungguhnya menjadi jiwa pemilu, sehingga semua warga negara tetap terlihat sama kedudukannya.

Di tempat yang sama, Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini menilai demokrasi prosedural yang berlangsung di Indonesia sejatinya telah menuju ke arah lebih baik sebagai sebuah bangsa yang paling demokratis ketimbang negara lain. (OL-5)