Presiden Instruksikan Pelaku Pungli Truk Disikat

SEBANYAK kurang lebih 70 orang yang berprofesi sebagai pengemudi truk logistik berkesempatan menyampaikan keluhan yang biasa mereka temui di sepanjang perjalanan kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5).

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para sopir yang mendedikasikan diri mendistribusikan berbagai barang, mulai dari bahan pangan sampai produk kebutuhan masyarakat, ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi juga menanyakan apakah masih ada pungli di jalan. Para sopir menjawab ada dan makin banyak. Presiden terkejut ketika para sopir mengatakan pungli makin marak.

"Di jalanan kita ini masih banyak pungli gak sih? Masih banyak atau tambah banyak?" tanya Presiden memulai diskusi.

Selama pertemuan berlangsung, lebih banyak mendengarkan apa yang diutarakan sejumlah pengemudi logistik yang hadir. Setidaknya, terdapat dua keluhan besar yang disampaikan para pengemudi truk dari seluruh Indonesia itu. Pertama, adanya pungli dan tindak premanisme yang biasa mereka temui saat beroperasi.

"Mesti bayar kalau mau lewat jalan. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau gak kaca pecah, golok sampai di leher. Kalau gak diranjau paku, ban kita disobek," seorang pengemudi menjelaskan.

Sementara keluhan kedua ialah mengenai peraturan pembatasan tonase yang dikeluhkan sejumlah pengemudi. Menurut pengakuan mereka, para pengemudi sering kali tidak mengetahui batas-batas yang diterapkan peraturan itu.

"Selama ini kami pengemudi ngertinya kan bawa barang, Pak. Kalau tidak bawa barang banyak, ya uangnya tidak ada. Karena ongkos pun kita gak tau batas atasnya di mana bawahnya di mana. Biar kita gak overload terus akhirnya tidak dimintai uang sama Dishub," ucap salah satu perwakilan.

Terkait keluhan-keluhan ini, Presiden menegaskan bahwa tindakan pungli dan premanisme itu tidak dibenarkan dan harus dihentikan. Selepas pertemuan, ia langsung memerintahkan Kapolri dan Wakapolri Komjen Syafruddin menindaklanjuti laporan-laporan itu.

"Saya perintahkan langsung kapolri dan wakapolri untuk segera ditindaklanjuti. Tidak bisa seperti itu, itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada ost-cost tambahan yang seharusnya tidak ada. Itu dirasakan oleh para pengemudi truk dan itu sangat mengganggu," tegasnya geram.

Dirinya juga mewanti-wanti bila ada oknum aparat yang sampai terlibat dalam tindakan pungli dan premanisme di jalanan ini. Menurutnya, sanksi yang akan diberikan akan sama dengan para pelaku pungli di administrasi pemerintahan yang ditangani oleh Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

"Sama saja, disikat semuanya," tandas Kepala Negara.

Mengenai keluhan soal aturan pembatasan tonase kendaraan, ia menganggap hal itu akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada para pengemudi maupun perusahaan-perusahaan. Untuk itu, ia meminta kepada kementerian perhubungan untuk lebih menyosialisasikan aturan-aturan tersebut.

"Saya kira ada aturan-aturannya. Mungkin perlu sosialisasi agar para pengemudi mengerti, mana yang boleh, mana yang tidak boleh," pungkasnya. (OL-5)