Petemuan Parpol Koalisi Diakui untuk Bahas Capaian Jokowi

KETUA Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengakui adanya pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) koalisi pendukung calon presiden petahana Joko Widodo.

Menurut Oso, pertemuan tersebut wajar terutama menjelang persiapan pendaftaran capres dan cawapres yang digelar KPU RI pada Agustus mendatang. "Tahu, boleh saja bertemu tidak ada masalah kok. Kalau saya mengundang ketua partai boleh saja, siapa yang melarang?" ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/5).

Secara terpisah, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan yang berlangsung selama satu jam setengah tersebut hanya membahas berbagai program dan capaian pemerintah Presiden Jokowi.

Pertemuan yang diawali makan bersama kuliner Indonesia seperti soto ayam, pecel, nasi liwet, dan minuman kelapa muda serta kopi khas nusantara itu juga dihadiri Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Sekjen PKPI Imam Anshori, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Sekjen Partai Hanura Harry Lontung Siregar dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Pramono, sambung Hasto, mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan Presiden Jokowi, di antaranya dalam mengatasi berbagai kesenjangan sosial. Diantaranya, menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan dana desa lebih dari Rp187 triliun, membangun dari pinggiran, memperkuat wilayah perbatasan, perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur secara masif untuk penopang akselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Presiden Jokowi terus bekerja keras menjawab berbagai persoalan bangsa dan negara, karena itulah kami berikan kepada para sekjen terhadap apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK," kata Hasto lewat keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Hasto menuturkan Pramono meminta agar pertemuan dengan Sekjen partai politik sangat penting karena sekjen memiliki tanggung jawab menjabarkan kebijakan ketua umumnya masing-masing.

Penjelasan dari Pramono tersebut, kata Hasto, ditanggapi para sekjen secara positif untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi politik antara presiden dengan parpol pengusung.

"Kritik yang ditujukan kepada Presiden Jokowi selama ini lebih banyak karena faktor ketidaktahuan terhadap keberhasilan pemerintah, dan ada juga sebagai motif politik untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, mengingat Presiden hadir sebagai pemimpin rakyat yang terus blusukan dan menghadapi kritik dengan senyum dan kinerja," katanya.

Lebih lanjut, kata Hasto, koordinasi antara pemerintah dengan parpol pendukung pemerintah sangat penting sebagai pemantapan komunikasi politik untuk menghadirkan kepemimpinan Presiden Jokowi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Hasto mengatakan pertemuan antarsekjen partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan pemerintah, bakal terus diintensifkan.

"Sebagai dukungan terhadap langkah dialog yang dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk dengan yang memberi kritik paling keras sekalipun terhadap Presiden Jokowi," pungkasnya. (OL-5)