Sinergi Trilateral Kemhan, Askrindo, dan Industri Pertahanan Nasional

SINERGI antara industri pertahanan nasional dan pelaku industri keuangan nasional terjalin dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) dan PT Askrindo (Persero) di Gedung Kementerian Pertahanan, Kamis (3/5) pagi. Acara tersebut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Kehadiran Menteri Pertahanan itu menunjukkan bahwa pemerintah mendukung penuh kemajuan industri pertahanan nasional. Terutama dari pelaku usaha swasta yang selama ini berada di bawah pembinaan Badan Sarana Pertahanan  dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas Connie Rahakundini Bakrie, menerangkan sinergi lintas  sektor industri itu akan saling menguatkan kedua belah pihak. Sehingga Indonesia bisa mewujudkan industri pertahanan yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

"Ini adalah cara untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional termasuk upaya pengembangan dan peningkatan daya saingnya," kata Connie seusai acara penandantanganan tersebut.

Kerja sama dengan industri keuangan dalam negeri juga akan sangat berguna dalam mendukung seluruh pelaku industri pertahanan nasional. Baik itu Pinhantanas maupun Perkumpulan Perusahaan Ekspor-Impor (PP Eksim) Alpalhankam yang bila ditotal bersama jumlahnya mencapai 545 pelaku industri.

Afiliasi kedua asosiasi itu pun akan bisa mewujudkan transfer teknologi antara produk dalam negeri dan pabrikan Alpalhankam yang mereka ageni di luar negeri.

Dalam kerja sama dengan Pinhantanas tersebut, Askrindo akan menjamin Kontra Bank Garansi dan Asuransi Kredit anggota Pinhantanas dalam menjalankan proyek pengadaan barang dan jasa, produksi ekspor impor Alutsista.

"Potensi bisnis dengan Pinhantanas dengan nilai jaminan sebesar Rp25 triliun, nilai tersebut sangat besar melihat 40% anggaran Kementerian Pertahanan masuk ke Industri Swasta," kata Direktur Utama Askrindo Asmawi Syam.

Pada kesempatan yang sama, Connie memaparkan bahwa saat ini, Industri Pertahanan Swasta Nasional bersama BUMN memang sudah bisa memenuhi kebutuhan beberapa Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) pengguna di dalam negeri seperti TNI dan Polri. 

Namun tetap masih ada kendala yang dihadapi pelaku industri pertahanan. Yaitu kesulitan modal usaha antara lain karena mahalnya biaya investasi teknologi tinggi yang selama ini belum bisa dijamin sepenuhnya oleh industri keuangan dalam negeri.

Oleh karena itu, adanya sinergi trilateral antara Kemhan, Pinhantanas, dan Askrindo itu diharapkan dapat membuat pelaku industri keuangan dalam negeri makin yakin ketika berbisnis dengan Industri Pertahanan Nasional.

"Kita juga sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan Bank Jateng. Mereka bersedia bertindak sebagai bridging kredit kepada anggota Pinhantanas dan Perkumpulan Pengusaha Exim Alpalhankam yang mendapat pekerjaan dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan AU, AD, AL atau Mabes Polri," kata Connie. (A-5)