Pemerintah Terus Kebut Infrastruktur di Perbatasan

BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tengah menyelesaikan tata ruang wilayah perbatasan. Tercatat dari 9 rancangan peraturan Presiden, tentang rencana tata ruang (RTR) kawasan perbatasan negara (darat dan laut), 6 di antaranya telah ditetapkan menjadi perpres.

Masing-masing untuk Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP saat memberikan kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kampus Dramaga, Bogor, Rabu (2/5).

Pemerintah melalui BNPP, kata Tjahjo, juga melaksanakan program pemenuhan kebutuhan sosial dasar dengan dibangunnya sekolah di kawasan perbatasan. Baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan unit sekolah gratis depan.

Selain fisik sekolah, distribusi tenaga pendidik dilakukan di 187 lokpri masing-masing 26.995 guru SD, 10.628 guru SMP/MTs, 9.188 guru SMA/SMK/MA.

"Pembangunan sarana air bersih di 54 kecamatan lokasi perbatasan RI (lokpri), penyediaan air baku di 21 kecamatan lokpri, pembangunan puskesmas di 44 kecamatan lokpri. Penyediaan tenaga kesehatan pada 86 puskesmas sebanyak 575 orang dan pembangunan /rehabilitasi rumah rakyat layak huni pada 51 kecamatan lokpri sebanyak 190 unit,"ungkap Tjahjo.

Sementara itu, dalam rangka kedaulatan pangan, pemerintah membangun pertanian terpadu melalui cetak sawah baru. Di antaranya di Kalimantan Barat dengan luas 1.782 hektare dengan produksi 3.809 ton dan di Papua dengan luas 2.841 hektare dengan produksi 8.523 ton.

Pembangunan pertanian terpadu melalui pertanian organik terintegrasi dengan penggemukan sapi dilakukan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, seluas 500 hektare. Untuk kedaulatan energi dilakukan dengan membangun energi listrik pada 129 desa di kawasan perbatasan.

"Sementara untuk di bidang perekonomian, dilakukan pembangunan dan pengembangan pasar dan sarana prasarana pendukung pariwisata di kawasan perbatasan," jelasnya.

Sedangkan untuk konektivitas antar daerah, masih kata Tjahjo, pemerintah telah menambah enam trayek tol laut, pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan yang menghubungkan 1.619,2 km dan masih menyisakan 300,9 km yang belum terhubung. Kemudian pembangunan jalan paralel di NTT, sehingga dapat menghububgkan 152,94 km dan masih menyisakan 23,26 km yang belum terhubung.

"Pembangunan jalan lintas perbatasan Papua, sehingga dapat menghubungkan 919,7 km dan masih menyisakan 178,54 km yang belum terhubung. Kemudian pembangunan/peningkatan 33 bandar udara dan 12 pelabuhan dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan berupa kantor kecamatan/distrik, kantor desa/kelurahan, balai pertemuan umum dan mess aparatur kecamatan di kawasan perbatasan," papar Tjahyo.

Setelah membangun 7 pos lintas batas negara (PLBN) terpadu di Entikong, Nanga Badau, Arum, Mota'ain, Motamasin, Wini, dan Skow yang telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, pemerintah tengah melakukan pengembangan tahap II 7 PLBN terpadu.

Bentuknya pembangunan infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara untuk mewujudkan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional nasional dan internasional.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah menyiapkan masterplan pembangunan 9 PLBN yakni PLBN di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, PLBN di Pulau Seasan Kabupaten Natuna, PLBN Jasa Kabupaten Sintang, PLBN Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian PLBN di Sel Nyamuk Kabupaten Nunukan, PLBN di Distrik Waris Kabupaten Keerom, PLBN Napan Kabupaten Timur Tengah Utara, PLBM Maritaing Kabupaten Alor dan PLBN di Oepoli Kabupaten Kupang. (X-12)