Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan usulan soal penggunaan kendaraan listrik khususnya untuk angkutan publik. Menurutnya, jika Indonesia mau mulai mecoba menerapkannya, itu bisa dimulai dari Ibu Kota.
"Mestinya mulai di Jakarta dulu, Pak Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno) di sini hadir, ganti dengan bus listrik supaya tidak kalah dengan Tiongkok," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-42 di Jakarta Convention Center, Rabu (2/5).
Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah Tiongkok saat ini sudah mulai merubah angkutan publik dari berbahan bakar BBM ke listrik. "Dan menurut artikel ini (Bloomberg) Tiongkok mengganti 100 ribu bus kota dan angkutan publiknya per tahun (dengan kendaraan listrik)," kata Jokowi.
Fenomena bus listrik tersebut, lanjut Jokowi, ke depan akan menjalar ke seluruh dunia yakni London, Paris, Los Angeles, dan Mexico City. Fenomena angkutan publik berbahan bakar listrik itu menurutnya sebuah keniscayaan karena energi fossil yang semakin lama semakin habis.
Untuk itu, Jokowi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap-siap. Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mempelajari fenomena ini.
"Sebentar lagi Jakarta, tapi terserah Pak Gub (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) dan Wagub (Sandiaga Uno)," kata Jokowi. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved