Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI GKR Hemas menyatakan ekspektasi masyarakat menjadi salah satu tantangan berat bagi perempuan untuk maju dan lolos masuk menjadi penyelenggara negara.
Dalam acara Seminar Perempuan dan Pengawasan Terhadap Aparat Penegakkan Hukum: Peran Perempuan dalam Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial, ia mengatakan, banyak keraguan dari masyarakat terhadap kualitas perempuan masuk menjadi penyelenggara negara.
"Banyak yang menganggap bahwa perempuan nantinya ketika sudah duduk menjadi anggota dewan maupun kepala daerah akan sama koruptifnya dengan laki-laki. Masyarakat kemudian menjadi ragu untuk mau memberikan kesempatan pada perempuan," ujarnya di sela sambutan acara tersebut, Senin (30/4).
Sementara itu, Hemas tak menutupi bahwa banyak juga anggota dewan baik pusat maupun daerah dan juga kepala daerah perempuan yang ikut berkolusi melawan hukum dan ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Adanya fakta tersebut membuat upaya KPP RI dan lembaga non pemerintah yang aktif menyuarakan partisipasi perempuan menjadi lebih sulit memperjuangkan kesetaraan perempuan dalam penyelenggaraan negara.
"Ketika perempuan jatuh, lebih sulit mengangkatnya daripada laki-laki. Untuk itu, dalam seminar ini mari kita dukung dan pelajari agar kita semua bisa mendukung keberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan negara," ujarnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved