Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo enggan menanggapi lebih jauh terkait beredarnya penggalan percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.
"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Jokowi usai meresmikan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RKP 2019 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4).
Sebelumnya, beredar penggalan percakapan antara Rini dengan Sofyan yang terkesan tengah membahas "bagi-bagi saham".
Kementerian BUMN pun telah mengeluarkan bantahan resmi mengenai hal itu. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang "bagi-bagi saham".
Ia mengatakan memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Namun, menurutnya, rekaman percakapan tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Untuk itu, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved