Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KURANGNYA keterampilan berpikir kritis dan logis di kalangan mahasiswa, dapat memudahkan mereka terpapar radikalisme.
Pengamat Pendidikan Doni Kusuma mengatakan jika seorang mahasiswa memiliki pengetahuan dasar dan umum mengenai cara berpikir yang logis, mereka dapat mengritisi pemikiran baru yang ditawarkan, termasuk radikalisme.
"Biasanya doktrinasi radikal masuk karena tidak ada daya kritis dari mahasiswa," ujar Doni di Jakarta, pada Minggu (29/4).
Menurutnya, dalam menangkal radikalisme, kampus sebagai tempat melakukan studi dan pembelajaran, perlu menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan dan kebhinekaan.
"Maka ini menjadi tugas kampus untuk mengatasinya secara aksdemis," ujarnya.
Perguruan tinggi, imbuh dia, dapat mengembangkan kajian kebhinekaan. Misalnya membangun memori kolektif kalangan mahasiswa dan pelajar Indonesia dengan memori kolektif yang dimiliki bangsa indonesia. Sehingga menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air.
"Dosen juga perlu memiliki visi kebinekaan dalam mengajar," ucapnya.
Dia pun mendorong agar kegiatan kemahasiswaan dikembangkan dengan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kebangsaan. "Seharusnya bisa melalui kegiatan mahasiswa," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan sekitar 39% mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi telah terpapar paham radikal. Dia mengungkapkan ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi perhatian karena dianggap dapat menjadi basis penyebaran paham tersebut.
Data tersebut didapat berdasarkan hasil penelitian BIN pada 2017. Hal itu dikemukakan Kepala BIN dalam Kongres ke-IV Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara di Semarang, pada Sabtu (28/4) lalu. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved