Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT bersama (Sekber) Partai Gerindra dan PKS yang baru diresmikan di The Kemuning, Jakarta Pusat dinilai sepi aktivitas. Meski begitu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono hanya sebagai basa-basi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Ferry mengaku Sekber itu tetap berfungsi sebagai mestinya. Menurutnya, Sekber tersebut terlihat sunyi, murni karena belum diperuntukan untuk aktivitas kampanye.
"Jadi aktivitas kader tetap ada. Baik dari Gerindra mau pun PKS di Sekber itu," terang Ferry kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (29/4).
Menurutnya, Sekber itu didirikan atas inisiatif kader Gerindra dan PKS di Jakarta, termasuk relawan-relawan yang sudah mulai melakukan pendataan dan penggalangan untuk merekrut kelompok masyarakat, aktivis, dan lain sebagainya.
"Saat ini baru mulai kerja pendataan dan merekrut relawan-relawan untuk membantu kegiatan baik dikantor Sekber maupun di lapangan. Tidak ramai tapi aktivitas ada," tegas Ferry.
Ferry sendiri menambahkan, pekan depan akan menggunakan Sekber itu untuk pelbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan soal membahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
"Jadi kami mengundang teman-teman serikat buruh dan lainnya untuk berdiskusi di Sekber itu. Insya Allah saya juga akan sering di sana," tandasnya.
Sekber pertama Gerindra dan PKS itu menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dengan partai yang belum menyatakan dukungan di Pilpres 2019, seperti PAN, PKB, Demokrat, dan partai lainnya.
Selain itu, hadirnya Sekber sekaligus sebagai simbol keyakinan Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres. Sampai saat ini pun Sekber itu digunakan untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai, termasuk nantinya pembahasan cawapres. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved