TNI-Polri Kompak Antisipasi Ancaman Siber

APABILA dikaitkan dengan perkembangan ancaman global dewasa ini, bukan tidak mungkin ancaman siber (cyber threats) bakal muncul ke permukaan dalam bentuk aksi mobilisasi massa, kampanye hitam, dan penyebaran informasi hoaks. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan realitas tersebut harus dicegah, apalagi saat ini lebih dari 51% penduduk dunia telah terhubung dengan teknologi dunia maya.

"Sehingga tidak terbayang jumlah informasi yang ada mengenai miliaran orang tersebut," ujar Hadi di sela-sela acara pengarahan kepada ribuan prajurit TNI dan personel Polri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (26/4).

Dalam acara itu turut hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen Tatang Sulaiman, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Unggung Cahyono, Komandan Korps Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen Achmad Supriyadi, Kapolda Kalteng Brigjen Anang Revandoko, Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah, dan sejumlah pejabat TNI-Polri.

Menurut Hadi, ancaman siber umumnya dilakukan dengan menyalahgunakan bank data pengguna internet untuk berbagai kepentingan.  Selain digunakan dalam merekrut sel-sel terorisme dan lone wolf, penyalahgunaan data pengguna internet juga kabarnya pernah dipakai untuk memenangkan salah satu kandidat pada Pilpres di Amerika Serikat.

Indonesia pun sempat terkena imbas ketika muncul laporan 1,09 juta data pengguna Facebook Indonesia yang bocor ke lembaga konsultasi politik Inggris, Cambridge Analytica.

"Jadi, saat ini kita menikmati berbagai layanan di media sosial dengan gratis, namun sadarilah bahwa informasi tentang diri kita yang sesungguhnya sedang menjadi komoditi dan diperdagangkan data aktivitasnya di medsos tersebut."

Guna mencegah persoalan itu semakin meluas, terang dia, TNI langsung bergerak mencari solusi. Upaya tersebut diantaranya meningkatkan koordinasi dengan Korps Bhayangkara, khususnya terkait peredaran berita hoaks yang semakin masif.

"Tentunya kita akan informasikan dan kita serahkan kepada kepolisian untuk segera menangani masalah itu, sehingga kita terus mengindentifikasi agar jangan sampai ada berita-berita hoaks seperti itu," ujarnya.

Selain ancaman siber, imbuh dia, para personel TNI dan Polri juga diingatkan untuk senantiasa mengantisipasi ancaman biologis (bio threats) dan ancaman kesenjangan (inequality threats). Pelbagai ancaman tersebut dikhawatirkan bisa menjadi pintu masuk lahirnya paham radikalisme, ektremisme, dan populisme.

Bahkan, jelang perhelatan pesta demokrasi di Tanah Air para personel TNI dan Polri juga dituntut responsif atas perkembangan situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Personel TNI dan Polri pun harus mampu mengambil sikap untuk menciptakan keamanan dan tetap menjunjung netralitas.

"Kuncinya netral saja. Saya sampaikan, TNI dan Polri berdiri di atas seluruh golongan. TNI-Polri ikut pada satu komando, yaitu Panglima TNI dan Kapolri. Tidak ada perintah lain kecuali yang berasal dari Panglima TNI dan Kapolri," katanya.

Senada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri dan TNI berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa netralitas aparat merupakan harga mati. Bukti itu diperlihatkan dengan terus membangun soliditas dan sinergitas personel di penjuru wilayah.

"Prinsip Polri pokoknya apa yang disampaikan oleh Panglima TNI, saya selaku pimpinan Polri tentu akan selalu mendukung. Apa yang disampaikan oleh Panglima TNI tentang soliditas, netralitas, itu harus didukung oleh seluruh jajaran Polri," pungkasnya. (OL-5)