Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas menyambut positif pertemuan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu sebagai ajang silaturahmi dan bertukar pikiran dalam forum dialog.
"Ya bagus saja buka komunikasi. Dengan silaturahmi dan tukar pikiran banyak hal bisa didialogkan, kesalahpahaman bisa diluruskan dan harapan-harapan bisa disampaikan. Kalau ada kritik bisa disampaikan langsung dan dapat jawaban langsung," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (26/4).
Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kriminalisasi ulama. Terkait itu Yunahar hanya menyebut, hukum harus ditegakkan secara adil kepada siapa pun, dan bukan menjadi alat politik.
"Tegakkan hukum secara adil, tidak tebang pilih, tidak ada rekayasa-rekayasa dan tidak menjadikan hukum sebagai alat politik untuk membungkam oposan atau orang-orang yang kritis, siapapun dia, tidak hanya ulama. Presiden tentu lebih tahu apa yang harus beliau lakukan," pungkasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved