Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Jokowi Minta Pengelolaan Dana Haji Akuntabel dan Transparan

Rudy Polycarpus
26/4/2018 20:17
Jokowi Minta Pengelolaan Dana Haji Akuntabel dan Transparan
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

PRESIDEN Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait pengelolaan dana haji dengan sejumlah menteri di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4). Jokowi ingin mengetahui laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait dengan pengelolaan dana haji.

"Saya ingin mendapatkan laporan dari BPKH soal kepercayaan yang telah diberikan umat mengenai dana yang ada," ujar Jokowi saat sambutan rapat.

Jokowi juga ingin memastikan pengelolaan dana haji memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta prinsip syariat. Sehingga, dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Tentunya kita ingin yang transparan dan akuntabel. Ini sangat penting dan mengikuti prinsip-prinsip yang ada," tandasnya.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH berkisar Rp 102,5 triliun. Tampak hadir dalam rapat terbatas, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani. (OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Anata
Berita Lainnya