Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Mahfuz Sidik: Ketimbang Rumah Dinas, Tunjangan Lebih Efisien

M Taufan SP Bustan
26/4/2018 19:44
Mahfuz Sidik: Ketimbang Rumah Dinas, Tunjangan Lebih Efisien
(ist)

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PKS Mahfuz Sidik mengaku, sepakat jika rumah dinas anggota DPR RI diganti dengan tunjangan perumahan. Menurutnya hal itu akan jauh lebih efisien bagi anggaran DPR RI.

“Dan saya pikir semua anggota DPR RI setuju. Menurut saya anggaran itu cukup besar dan mungkin BURT yang lebih tahu,” terang Mahfuz kepada Media Indonesia di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (26/4).

Menurutnya, selama tiga periode menjadi anggota DPR RI sering kali terjadi efisiensi dalam anggaran untuk renovasi, perawatan, dan operasional rumah dinas yang berdiri di Kalibata, Jakarta Selatan, itu.

Politisi senior PKS itu menambahkan, selama tiga periode menjadi anggota DPR RI ia tidak pernah menempati rumah dinas tersebut. Ia merasa lebih nyaman tinggal di rumah sendiri pun harus bertarung dengan kemacetan saat berangkat ke kantor.

“Saya dari 2004 tidak pakai. Rumah dinas yang ada saat ini paling hanya menjadi rumah singgah bagi tamu dari daerah,” jelasnya.

Tak hanya dirinya, Mahfuz mengungkapkan, faktanya hingga saat ini rumah dinas tersebut tidak semua dihuni oleh anggota. “Ya, saya tidak tahu persis berapa persen yang dihuni dan tidak,” ujar anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan itu.

Menurutnya, bisa saja tanah tersebut diserahkan kembali ke Setneg, sedangkan lalu rumah dinas itu diganti dengan tunjangan perumahan. Ia pun menilai, ada sejumlah usulan beberapa anggota DPR RI saat ini yang sangat menarik. Salah satunya usulan kawasan yang dulunya Taman Ria Senayan dikelola dan dikerjasamakan oleh DPR.

"Misalnya, itu tanah nya negara tapi dikelola dan dikerjasama dengan swasta. Dibuat satu apartemen, bisa menjadi fasilitas perumahan untuk anggota DPR RI, bukan DPR RI yang bangun itu. Tapi nanti tunjangan perumahan itu dialokasikan ke pihak ke tiga di situ. Dari sisi jarak dekat dan sangat membantu anggota dan pihak DPR RI nggak perlu membangun dan tidak perlu menyiapkan angaran yang besar untuk pebangunan itu,” tutur Mahfuz. (OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Anata
Berita Lainnya