Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengundang komunitas dan para pelaku usaha busana muslim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4). Pertemuan digelar guna mendengarkan langsung masukan-masukan dari pelaku usaha agar industri fesyen muslim Tanah Air mampu bersaing di pasar internasional.
"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia saya kira kesempatan itu terbuka lebar di depan. Tetapi memang harus ada kerja sama yang baik antara desainer, pengusaha-pengusaha busana muslim, dan pemerintah," ujar Presiden dalam sambutannya.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
Di hadapan kurang lebih 28 pelaku usaha, Presiden mengaku terkejut saat menghadiri pagelaran "Muslim Fashion Festival 2018" pada 19 April 2018. Menurutnya, potensi dan talenta lokal di industri fesyen muslim sangat besar dan siap bersaing.
"Saya melihat ada sebuah potensi, kekuatan, talenta-talenta dari desainer, kemudian juga dari pengusaha busana muslim untuk menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Saya meyakini kita bisa memiliki kekuatan besar dalam menguasai pasar busana muslim dunia," tandasnya.
Presiden juga mendapat informasi bahwa dalam satu tahun, industri fesyen Tanah Air memiliki nilai ekonomi sebesar Rp166 triliun. Sebanyak Rp54 triliun disumbang dari sektor busana muslim. Menurut Presiden, jumlah tersebut sangat besar dan masih dapat didongkrak lagi.
"Saya tadi sudah menyampaikan kepada menteri untuk disiapkan sebuah forum di luar negeri sehingga busana muslim kita lebih dikenal dan bisa menguasai pasar-pasar di negara lain," pungkasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved