Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Tim 11 Ulama Alumni 212 mengklarifikasi beredarnya foto dan kabar pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Minggu (22/4) lalu. Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212 Muhammad al Khaththath mengatakan pihak mereka menyesalkan pertemuan yang disebut seharusnya tertutup rapat itu bocor ke publik.
"Semua alat komunikasi, handphone, tidak boleh dibawah masuk. Berarti sepakat secara tidak tersirat bahwa tidak ada foto dan rekaman," ujarnya dalam konferensi pers di Tebet, Rabu (25/4).
Meyoal pertemuan di Istana Bogor yang dilakukan tertutup, Ketua Umum GNPF dan anggota Tim 11 Ulama Alumni 212 Yusuf Muhammad Martak mengaku bahwa mereka dalam posisi diundang. Tim mereka, tegasnya, tidak pernah meminta pertemuan tertutup itu dilakukan secara tertutup atau tidak. Karena itu, mereka meminta Istana atau Presiden untuk mengusut pihak yang membocorkan pertemuan itu ke publik.
"Bahkan saat kita duduk bersama Presiden dan Presiden menyampaikan keluhan-keluhan tentang hujatan dan penghinaan-penghinaan terhadap beliau, beliau menginginkan fotografer yang ada di depan beliau yang sedang melalukan pengambilan gambar dihentikan agar pembicaraan lebih fokus. Dan secara tidak langsung kita anggap pertemuan itu tertutup," paparnya.
Semua unsur Tim 11 Ulama Alumni 212 hadir dalam konferensi pers di Tebet Rabu sore itu yakni, Misbahul Anam (ketua), Muhammad al Khaththath (sekretaris), Abdul Rasyid AS (anggota), Abah Roud Bahar (anggota), Slamet Maarif (anggota), Usamah Hisyam (anggota). Lainnya, Sobri Lubis (anggota), Muhammad Husni Thamrin (anggota), Muhammad Nur Sukma (anggota), Yusuf Muhammad Martak (anggota), dan Aru Syeif Asadullah (anggota). (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved