Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA politisi dinilai paling sering menjadi sasaran dan korban berita hoaks. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal.
“Korban paling besar dalam hoaks kami-kami dalam politik, atau yang bergelut dalam politik. Politisi adalah sasaran obyek material hoaks paling empuk. Contohnya Nasdem, karena dalam Pilkada mendukung Ahok, maka kami dianggap mendukung penistaan pada agama. Padahal di Nasdem sangat banyak ulama,” kata kbar Faizal di Jakarta, Selasa (24/4).
Hoaks, kata Akbar, tidak semata kejahatan, tapi sudah menjadi bisnis. Ia menyebutnya sebagai industri kapital hoaks. "Keuntungan hoaks sangat besar. Maka banyak orang merasa tidak bersalah melakukan itu karena berhubungan dengan uang besar," tambahnya.
Dia juga mengatakan dampak hoaks terhadap politik, amat besar. Hoaks, kata Akbar, juga punya andil terhadap terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat serta peristiwa brexit di Inggris.
“Tulisan yang paling banyak, 62,10% adalah tulisan yang sok tau. Misal ngambil dari satu situs berita lalu diubah seenaknya sendiri. Makanya saya langsung cek kalau diwawancara wartawan,” ujarnya.
Meski sudah berhati-hati, Akbar mengaku pernah juga menjadi korban hoaks. “Saya heran, bagaimana ada seseorang yang menghina dan menistakan orang lain. Saya adalah korban. Ada empat poin, saya punya kekayaan 25000 USD, saya terima duit e-ktp, saya punya rumah di perum Makassar. Padahal saya selalu menghindari jadi anggota banggar. Lalu saya diberitakan punya isteri simpenan di Bandung,” tambahnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved