Ngobrolin Indonesia, Gerakan untuk Jaga Kebinekaan

PEREMPUAN Peduli Kebinekaan dan Keadilan (PPKK) menginisiasikan gerakan bertajuk Ngobrolin Indonesia. Gerakan ini bertujuan memperjuangkan kebinekaan yang kehadirannya mulai ditolak oleh sejumlah pihak, belakangan ini.

Inisiator Ngobrolin Indonesia, Anindita Sitepu mengatakan, acara diskusi lintas generasi dan lintassektor ini sangat penting untuk dilakukan sebagai media untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya kebinekaan dan memperjuangkannya di tengah krisis sosial masyarakat. Terlebih lagi, Indonesia pada tahun 2030 akan menghadapi bonus demografi yang mana jumlah usia produktif akan lebih tinggi dari usia tidak produktif.

"Masa depan Indonesia dan kebinekaannya dipertaruhkan sejak sekarang. Jika tidak mampu mengelolanya, maka kehadiran toleransi akan semakin memudar," kata Anindita di acara peluncuran Ngobrolin Indonesia di Attarine Indonesia, Jakarta Selatan, Sabtu (21/4).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 53% pemuda usia 17-29 tahun tidak dapat menerima pemimpin yang berbeda agama. Ada jurang penerimaan terhadap perbedaan yang dirasa perlu diisi agar pemuda Indonesia dapat mengedepankan kebinekaan.

“Perbedaan seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan. Tim Ngobrolin Indonesia justru percaya bahwa keterpaparan dan ruang dialog menjadi pintu masuk untuk bisa saling memahami. Karena itu kami mengundang masyarakat dari berbagai sektor, usia, dan latar belakang budaya melalui kegiatan-kegiatan yang akan membangun diskursus yang kritis, terbuka dengan tetap saling menghormati,” tambah Anindita.

Pada pertemuan petama, Ngobrolin Indonesia, sesuai namanya, menitikberatkan pada dialog yang terbuka. Pada dialog terbuka ini pun mengemuka sejumlah masalah yakni maraknya berita palsu atau hoaks yang memecah belah dan menjadikan penetapan sudut pandang (pola pikir). Selain itu, dibahas pula isu diskriminasi yang kerap diterima masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang. Padahal menurut Anindita dalam hal pembangunan, tidak boleh ada satu warga pun yang merasakan ketidakhadiran negara.

“Indonesia di tahun 2030 kami pilih sebagai tema besar, karena 2030 merupakan tenggat waktu untuk Sustainable Development Goals (SDG), agenda pembangunan yang sudah disepakati secara global, termasuk oleh Indonesia. Secara esensial, tujuan dari dirumuskannya agenda ini adalah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. 'Leave no one behind', yang artinya, tidak ada satu golongan, suku, ras pun yang boleh didiskriminasi atau tidak mendapatkan haknya terhadap pembangunan yang setara,” tandasnya.

Isu diskriminasi gender pun mengemuka karena dalam beberapa latar belakang suku hingga di kota-kota besar dan juga dunia pekerjaan, kebinekaan tidak menjadi unsur yang penting. Dalam ruang lingkup tertentu, justru pemangku kepentingan memblok perempuan untuk bisa menguji kemampuannya yang rata-rata dimiliki atau diisi oleh para lelaki.

"Saya kira ini penting untuk menjelaskan kepada banyak orang di luar sana, kebinekaan bukan cuma beda suku tapi dalam hal beda gender pun itu termasuk kebinekaan yag harus dipejruankan," kata aktivis PPKK, Tati dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Sitepu mengungkapkan, sebagai pejuang kebinekaan, ia menegaskan semua pihak yang hadir dalam diskusi Ngobrolin Indonesia haruslah mampu mendengar bukan hanya pandai berbicara dan menjawab pertanyaan.

"Sebab, untuk memperjuangkan sesuatu dimulai dari mendengar masalah apa yang dihadapi sesama kita. Jika kita banyak bicara, bagaimana bisa mendengar," ujarnya.

Henny pun mengingatkan mungkin saja, sikap intoleran di Indonesia muncul bukan karena ketidakmauan untuk menerima perbedaan melainkan karena ketidaktahuan. "Untuk itu, edukasi menjadi kunci utama dalam hal mmeperjuangkan kebinekaan," tegasnya. (OL-5)