Anggaran Rehabilitasi Narkoba Minim, BNN Usulkan RSUD Bantu Fasilitas

KEMENTERIAN Dalam Negeri mendukung usulan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) agar rumah sakit daerah (RSUD) bisa menyediakan kamar rawat untuk rehabilitasi narkoba. Hal ini dilakukan mengingat anggaran untuk rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba yang disediakan pemerintah masih minim. Usulan itu disampaikan Kepala BNN Heru Winarko saat bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jumat (20/4).

"Masalah rehabilitasi. Tadi beliau minta Kemendagri memberikan insturksi kepada bupati wali kota untuk RS di semua daerah kota kabupaten tolong sediakan 1-5 kamar untuk penanganan rehab. Kalau tidak ya repot," ujar Tjahjo seusai pertemuan.

Berdasarkan keterangan BNN, menurutnya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk melakukan rehabilitasi untuk 100 ribu pengguna narkoba. Sementara saat ini, jumlah pengguna narkoba di Indonesi mencapai lebih dari 5 juta jiwa.

"Kalau menunggu sampai selesai bisa sampai 50 tahun baru selesai. Anggaran kecil, Rp1 triliun pertahun. Makanya perlu gerakan bersama," ujarnya.

Menurutnya, saat ini BNN sudah bergerak dengan kepolisian untuk menanggulangi peredaran narkoba. Untuk itu ia mendorong kementerian dan lembaga lain ikut bekerja sama memberantas narkoba membantu BNN.

"Harus tidak hanya dengan kemdagri, tapi juga dengan Kementerian Kesehatan, BUMN, yang sudah jalan bagus dengan kepolisian, Bea Cukai demgan TNI, kemudian di perbatasan juga gimana jangan sampai masuknya narkoba ini," tukasnya. (OL-5)