Wiranto: Jangan Timpakan Persoalan Bangsa Masa Lalu

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berupaya melanjutkan pelbagai program pembangunan dan menyelesaikan persoalan bangsa yang sudah ada sejak era pemerintahan sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, sangat tidak pantas apabila beban pemerintahan masa lalu yang belum tuntas lantas ditudingkan kepada pemerintahan saat ini.

Hal itu dikatakan Wiranto saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/4).

Ia pun tidak setuju jika ada asumsi pemerintahan yang sedang berkuasa harus bertanggungjawab atas sejumlah persoalan bangsa. Menurutnya, apa yang dijalankan pemerintah sekarang masih berkelanjutan. "Jadi, tidak semua ditimpakan kepada pemerintahan sekarang," katanya.

Wiranto mencontohkan, persoalan utang negara yang sudah ada sejak lama dan saat ini jumlahnya terus bertambah. Utang itu melonjak karena negara membutuhkan dana demi melanjutkan program pembangunan. Sementara di sisi lain tanpa pembangunan maka negara bakal sulit melunasi tunggakan tersebut.

Selain itu, sambung dia, pemerintah pun gencar melanjutkan pembangunan sejumlah proyek negara yang sempat mangkrak. Ia menegaskan, pemerintah sudah bekerja untuk membangun bangsa ke arah yang sehat dan benar.

Lebih jauh, terang Wiranto, pemerintah juga sedang gencar melakukan pembangunan dari wilayah pinggiran. Kebijakan itu penting karena ancaman yang muncul dewasa ini bervariatif, seperti seperti narkoba, terorisme, radikalisme, perang siber, dan sebagainya.

"Jika perbatasan tidak dijaga dan diperkuat, berbagai ancaman itu akan mudah masuk. Semua itu masuk lewat perbatasan. Kalau perbatasan kita kosong, kan gampang sekali masuknya. Makanya pemerintah sekarang membangun dari pinggiran sudah benar," pungkasnya.

Rapat koordinasi dengan FKUB itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, serta para kepala daerah. (OL-5)