Pencairan NHPD Pertaruhan Kualitas Pilkada

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mengatakan lambannya pencairan dana pilkada yang telah disepakati melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat menurunkan kualitas pengawasan pemungutan suara dalam pilkada.

"Keadaan ini membuat banyak kualitas yang terpaksa diturunkan sehingga bisa mengancam kualitas pengawasan," kata Fritz ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (12/4).

Menurut Fritz, lambannya pencairan dana memaksa Bawaslu untuk memutar otak agar tetap bisa memiliki pendanaan untuk pengadaan jasa panitia pengawas baik di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tempat pemungutan suara (TPS).

Salah satu caranya adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan dana anggaran lain semisal anggaran bimbingan teknis (bimtek).

"Akibatnya, kami harus mencari akal untuk membiayai panitia pengawas, di antaranya mengurangi anggaran di pos lain. Harusnya ada bimtek, jadi tidak ada. Karena pembentukan panitia pengawas itu wajib dan amanat undang-undang. Tidak boleh tidak ada meski dana terbatas," tukasnya.

Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang besar dari para kepala daerah dalam hal menepati kesepakatan dalam NHPD. "Maka itu kami sangat berharap pada komitmen para kepala daerah dalam hal menepati NPHD," kata Fritz. (A-2)

Berita terkait :

Bawaslu: Dana Pilkada Kerap Telat Cair