Bawaslu: Dana Pilkada Kerap Telat Cair

KEPALA Biro Administrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Dermawan Adhi Santoso berharap tidak ada lagi keterlambatan yang sangat parah dalam pencairan dana pilkada yang disepakati melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pilkada tahun ini.

Adhi mengungkapkan keterlambatan pencairan terjadi pada pilkada-pilkada yang lalu. Akibat terlambatnya pencairan dana tersebut ada daerah yang mengalami kebingungan penerimaan.

"Sebabnya apa? Pengawas sudah bubar, pilkada sudah selesai, dananya baru turun. Lalu ini siapa yang mau terima?," kata Adhi dalam rapat koordinasi teknis evaluasi pendanaan Pilkada Serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (12/4).

Baca juga : Kemendagri Ancam Nonaktifkan Kepala Daerah yang Hambat Dana Pilkada

Hambatan seperti itu bisa saja terjadi kembali di pilkada tahun ini jika daerah lagi-lagi terlambat dalam mencairkan dana pilkada. Adhi mengingatkan status pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota hingga kini masih berstatus ad hoc atau sementara, yakni hanya sampai penyelenggaraan pilkada serentak selesai.

 "Karena status pengawas di kabupaten dan kota hingga ke bawah masih ad hoc. Sebetulnya (terlambat) ini tidak baik juga. Pengawasan menjadi terganggu karena sempat terlambat langkahnya," tukas Adhi.

Ia pun berharap melalui rakor hari ini para pimpinan daerah bisa segera merealisasikan anggaran pilkada yang masih terkatung-katung.

Berdasarkan catatan penyelenggara pemilu, masih ada 91 daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana pilkada. Baru 80 daerah yang menyelesaikan pencairan hingga 100%. (A-2)

Berita terkait : Kemendagri Ingatkan tidak Boleh Ada Pemotongan Dana Pilkada