Pimpinan MPR Setuju Wacana Pilkada oleh DPRD karena lebih Murah

WACANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mencuat. Salah satu pimpinan MPR RI, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, mengaku setuju dengan wacana tersebut lantaran dianggap lebih murah dalam hal biaya penyelenggaraannya.

"Saya lebih setuju kalau dipilih oleh DPRD karena kalau dipaksa (pemilihan) langsung maka semua biaya kampanye penyelenggaraan pilkada itu harus ditanggung oleh negara, enggak boleh ditanggung oleh para calon karena biayanya besar sekali," kata Mahyudin di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (10/4).

Mahyudin menghitung, Jawa Barat saja memiliki 70.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang bisa memakan biaya besar dalam proses pemilihan. Bila satu saksi saja di tiap TPS digaji Rp100 ribu maka biaya yang ditanggung sudah Rp7 miliar. Menurut Mahyudin, hal ini kerap menyebabkan banyak kepala daerah keluar duit banyak kemudian terjerat korupsi.

"Jadi kalau ada wacana dikembalikan ke DPRD saya termasuk setuju-setuju saja agar biaya untuk menjadi kepala daerah itu murah, bahkan bisa dikatakan gratis. Kalau dipilih DPRD kan tinggal diawasi saja DPRD-nya," tambah Mahyudin.

Mahyudin berasumsi bila ada anggota DPRD sebanyak 100 orang maka pemerintah tinggal menerjunkan 200 orang pengawas KPK, sehingga satu orang anggota DPRD diawasi dua orang KPK. Hal itu dinilai bisa menghindari kemungkinan terjadinya praktik suap.

"Dengan begitu akhirnya kita bisa memilih pemimpin yang berkualitas yang betul-betul bisa membangun daerahnya," katanya.

Selain itu, Mahyudin beranggapan demokrasi langsung di tengah masyarakat berpendapatan per kapita menengah kurang efektif. (A-2)