Masyarakat Permisif Terhadap Korupsi Jadi Tantangan Demokrasi

KOORDINATOR Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menyebut salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam belajar berdemokrasi adalah partai politik yang oligarkis dan masyarakat yang permisif terhadap isu korupsi.

Hal tersebut menurut Donal dapat dibuktikan dengan terdapat sejumlah kepala daerah dan anggota legislatif yang mencalonkan diri dan terpilih kembali dalam pemilu.

"Dalam banyak survei masyarakat selalu menyatakn salah satu yang paling utama adalah persoalan pemberantasan korupsi dan ekonomi. Namun anehnya hal tersebut tidak ditunjukkan dalam preferensi pilihan terang Donal saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (8/4).

Dirinya melihat masyarakat cenderung permisif dengan persoalan korupsi. Misalnya dengan memaafkan para mantan terpidana kasus korupsi ketika pemilu, namun tidak berfikir dampak potensi pengulangan perbuatan korupsi ketika orang tersebut kembali terpilih.

Berdasarkan catatan ICW, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri sudah ada 66 anggota DPR RI dan 122 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi tersangka kasus korupsi. Namun untuk calon yang terpilih kembali Donal mengaku belum memiliki angka pastinya meski ada di beberapa daerah.

Donal juga melihat bahwa masyarakat cenderung masih pragmatis ketika ditawari uang atau hadiah oleh salah satu calon. Kendati, pemilih di Indonesia ada banyak tipenya, ada pemilih pragmatis, pemilih ideologis, dan juga pemilih cerdas yang memang melihat latar belakang, rekam jejak, konsep hingga gagasan.

Beberapa waktu belakangan ini yang justru terlihat menguat adalah pemilih yang ideologis dan juga pragmatis. Adapun kelompok pemilih cerdas tidak begitu berkembang,. Mereka juga tidak banyak yang menyebarkan gagasan gagasan atau semangat yang mengajak orang untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Hal itu sebetulnya menjadi peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang benar bagi masyarakat. Selama ini ketiga lembaga tersebut cenderung dorman atau tidak aktif selain yang terkait langsung dalam pelaksaan pemilu itu sendiri.

"Bahkan partai politik cenderung tidak melakukan pendidikan politik eksternal dan di internal pun tidak semua parpol melakukan hal tersebut," terang Donal.

Dalam catatan ICW, pada 2014 ditemukan sedikitnya 59 orang anggota dewan terpilih (DPR, DPRD, DPD) periode 2014-2019 yang tersangkut dalam perkara korupsi. KPK selama periode 2004-2017 bahkan telah memproses perkara korupsi terhadap 144 anggota legislatif pada tingkat pusat hingga daerah.

Jumlah tersebut dipastikan meningkat karena pada 2018 komisi antirsywah baru saja menetapkan tersangka korupsi secara masal terhadap 38 anggota DPRD Sumatra Utara dan 19 anggota DPRD Kota Malang.

Adapun dalam dalam hal penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang 2010-2018, ICW mencatat telah ada 242 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Bahkan, terdapat 8 kepala daerah yang ditindak oleh KPK sepanjang Januari-Februari 2018. (A-2)