Utang Negara Warisan Rezim Lama

ISU membengkaknya utang pemerintah yang riuh diperbincangkan berbagai kalangan di media sosial belakangan ini mendorong Presiden Joko Widodo untuk meluruskannya.

Presiden menegaskan utang negara itu bukan karena kebijakannya, melainkan sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. Sejumlah kalangan telah memolitisasi isu tersebut untuk kepentingan mereka masing-masing.

Menurut Jokowi, sejak dirinya dilantik, Indonesia sudah memiliki utang luar negeri Rp2.700 triliun dan bertambah akibat kewajiban membayar bunga.

"Saya dilantik utang sudah Rp2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp250 triliun. Kalau empat tahun, sudah tambah seribu. Ngerti ndak ini?" kata Presiden dengan nada kesal ketika menyampaikan sambutan di Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, kemarin.

Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan per Desember 2017 utang pemerintah mencapai Rp3.938,7 triliun. Per Januari 2018 utang pemerintah pusat sebesar Rp3.958,6 triliun dan akhir Februari Rp4.034,8 triliun (lihat grafik).

Oleh karena itu, Jokowi meminta masyarakat berpikir jernih terkait isu utang negara. Kepala Negara menegaskan dirinya tidak mungkin menambah utang dalam jumlah besar. "Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu. Enak aja."

Selain isu utang, menurut Jokowi, dirinya juga diserang dengan tudingan antek asing, anggota PKI, membangun infrastruktur untuk pencitraan, dan percepatan sertifikasi tanah yang disebut pengibulan.

"Semua tidak terbukti. Namun, ada masyarakat yang percaya. Isu infrastruktur karena kita sedang membangun besar-besaran dan rakyat mengapresiasi. Soal sertifikasi lahan muncul karena minimnya informasi. Kini, isunya ganti lagi, isu kaus. Pakai kaus #GantiPresiden2019. Masak pakai kaus itu bisa ganti presiden?" ujar Jokowi.

Kepala Negara mengkritik cara-cara tidak beradab yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan. "Kita mengerti membangun itu memang terkadang ada yang salah atau khilaf. Kita ini manusia biasa yang penuh kesalahan dan kekurangan."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kondisi utang Indonesia terbilang masih aman. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) di akhir Februari 2018 tercatat di kisaran 29,24%. Menurut Menkeu, aturannya utang luar negeri tidak boleh lebih 60% dari PDB negara.

"Kondisi ekonomi kini lebih baik, terutama setelah dilakukan penyehatan APBN pada 2016," ungkap Sri.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan utang pemerintah saat ini merupakan akumulasi dari pemerintahan sebelumnya. Setiap tahun, pemerintah mesti membayar beban bunga dan cicilan pokok sebesar Rp372,9 triliun. "Penambahan utang ini juga dosanya rezim sebelumnya. Untuk menguranginya selain melalui pajak juga harus kreatif mencari sumber penerimaan baru."

Seusai menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan di Bogor, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi menaiki kereta api. Di tengah perjalanan menuju Sukabumi, Jokowi berhenti di Kecamatan Cicurug untuk berdialog dengan warga yang bekerja di proyek padat karya.