KTP-E Panaskan Hubungan PDIP-PD

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrat (PD) Hinca Pandjaitan menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal kasus korupsi proyek pengadaan KTP-E salah alamat. Pasalnya, Hasto menyebut megakorupsi yang merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar). Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, harusnya kepada Setya Novanto dan KPK,” tegas Hinca di Jakarta, kemarin (Jumat, 23/3/2018).

Lebih lanjut, kata dia, Partai Demokrat tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan dan Pramono terlibat atau tidak. “Kami tidak punya kewenangan untuk itu (berpendapat apakah keduanya terlibat atau tidak). Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti,” paparnya.

Menurutnya, pernyataan Hasto bahwa kader parpol oposisi pasti tidak melakukan korupsi merupakan argumentasi yang dangkal, lemah, dan mengada-ada. Hinca menegaskan, semua sama di hadapan hukum, tidak ada kaitannya dengan parpol oposisi atau koalisi.

“Rasanya tak pantas menga-jari seorang sekjen sebuah parpol besar bahwa tindak pidana, di mana pun dan kapan pun, serta parpol mana pun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula.”

Sebelumnya, Hasto membantah adanya aliran dana proyek KTP-E ke Puan dan Pramono. Alasannya, kata dia, PDIP ketika itu bukan dalam posisi sebagai penguasa. “Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto.

Hasto melihat ada upaya membawa persoalan itu sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, kata dia, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan SBY ialah sebagai oposisi.

Hinca berharap semua pihak menjadi insan Pancasila yang taat hukum, kesatria, dan berani bertanggung jawab. Ia menegaskan tidak ada yang salah dari program KTP-E, namun yang bersalah ialah pihak yang menyalahgunakan proyek tersebut. (Non/P-2)