Hoaks masih Warnai Proses Kampanye

SEJUMLAH calon kepala daerah mengaku masih menerima serangan melalui penyebaran hoaks atau berita bohong yang merugikan mereka di masyarakat.

Calon Wakil Wali Kota Ban­dung, Aries Supriatna, misalnya, mengaku pernah menjadi korban penyebaran hoaks.

Saat itu, dia bersama pasang­annya, Yossi Irianto, disebut akan menghapus PIPPK atau program pembangunan berbasis kewi­layahan yang sudah ada sejak kepemimpinan Ridwan Kamil.

Aries mengatakan masyarakat, khususnya di kalangan aparatur kewilayahan, sempat dibuat gusar oleh kabar bohong tersebut. Mereka khawatir jika pasangan yang diusung Partai NasDem, PDI Perjuangan, PPP, dan Hanura itu terpilih, program desentralisasi itu akan dihapus.

“Kami segera mengklarifikasi kalau kabar itu bohong. Kami tidak akan menghapus PIPPK, justru kami akan meningkatkan program itu dari berbagai aspek,” Aries menjelaskan di Bandung, kemarin.

Aries menyebut penyebaran hoaks sangat merugikan terutama jelang pemilihan kepala daerah. Selain berpotensi menggerus suara, yang tidak kalah penting ialah turut dikorbankan­nya masyarakat akibat berita bohong tersebut.

Sementara itu, pasangan calon Wali Kota dan Wali Kota Malang, Jawa Timur, Ya’qud Ananda Gudban-Ahmad Wanedi, menyatakan tidak terlalu mengurusi hoaks atau berita palsu selama proses kampanye.

Paslon nomor 1 yang diusung Partai Hanura, PDIP, PAN, dan NasDem tersebut lebih memilih membangun simpati masyarakat.

“Mindset kami bangun untuk konsentrasi ke program kerja. Abaikan hoaks, bersama membangun simpati masyarakat,” ujarnya, kemarin.

Awasi akun medsos
Guna mencegah hoaks atau berita palsu dan ujaran kebencian tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, Jawa Timur, segera bertindak dengan mengawasi akun media sosial selama proses kampanye pilkada.

Ketua Panwaslu Kota Malang Alim Mustofa mengaku telah mengerahkan seluruh petugas pengawas untuk mencermati segala bentuk kerawanan.

Bahkan, lima akun medsos milik ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang juga terus dipantau.

Sejauh ini, tambahnya, Panwaslu belum menemukan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Yang ada baru pernyataan sindiran-sindiran,” kata Alim, kemarin.

Dia lalu mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpan­cing isu-isu menyesatkan selama pilkada.

“Ketika menemukan kasus SARA dan ujaran kebencian agar melapor ke Panwaslu,” tegasnya.

Masih maraknya penyebaran hoaks tersebut juga membuat prihatin Ketua Wilayah Gerak­an Pemuda Ansor (GP-Ansor) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Masmuni Mahatma.

Masmuni lalu mengajak seluruh elemen masyarakat Babel untuk cerdas dalam menggunakan media sosial.

Ditambahkannya, media sosial sangat diperlukan dalam memperoleh informasi. Hanya saja, informasi yang diterima pengguna, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk disebarluaskan, harus menggunakan data yang benar dan akurat.

“Masyarakat saat ini mesti teliti dan jeli memilah informasi yang diterima melalui media sosial sehingga informasi yang di dapat memang betul-betul berdampak positif,” kata Masmuni. (BN/RF/X-11)