Menghidupkan Budaya Politik Bangsa dalam Pancasila

PIMPINAN Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Farhan Hamid, menyebutkan, pembicaraan kebudayan secara umum dan budaya politik sebagai nilai bangsa sangat penting dibudayakan.

Norma kebudayaan tersebut telah dimasukkan dalam konstitusi karena berhubungan erat dengan pembangunan peradaban yang tidak diragukan lagi. "Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang secara genuine nilai-nilainya digali oleh para pendiri negara dari kebudayaan yang ada pada masyarakat Indonesia," tutur Ahmad dalam Focus Group Discussion bertajuk Menemukan Sumber Identitas Budaya Politik Bangsa, kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Universitas Gadjah Mada, hari ini.

Penting bagi bangsa ini untuk lebih menghidupkan budaya politik bangsa yang ada dalam Pancasila. Berbeda dengan pendekatan sistem yang sifatnya legislatik, menurut Farhan Hamid, pendekatan kebudayaan lebih fokus pada perubahan atau pembaruan diri.

Ia pun berharap para akademisi dapat membantu merumuskan gagasan-gagasan tentang karakter dan muatan budaya bangsa yang bisa menjadi pedoman dalam membangun peradaban Indonesia ke depan.

Forum tersebut menghadirkan para pematik diskusi, yakni Prof. Dr. Kaelan, M.S. (Guru Besar Fakultas Filsafat UGM), Prof. Dr. Suhartono (Guru Besar Sejarah UGM), dan Prof. Dr. Dr. Sutaryo, Sp. A (K) (Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM).

Prof Kaelan menyebut, di Nusantara, sejak jaman kerajaan Majapahit sudah ada etika dan budaya politik. Pada masa itu, kehidupan agama berjalan kondusif walaupun ada berbagai macam aliran agama Hindu dan Budha.

Namun, belakangan ia mengaku khawatir karena nasionalisme sangat lemah. Terlebih lagi, lagu mars partai politik lebih banyak diputar di televisi daripada lagu Indonesia Raya.

Sementara itu, pakar sejarah UGM, Prof Suhartono menyoroti pada praktik korupsi yang terus terjadi. Salah satu penyebab korupsi disebabkan kita terjebak pada high cost democracy. Ongkos untuk menjadi kepala daerah lebih besar daripada pendapatan resmi yang diterima saat menjabat sebagai kepala daerah.

Menurut dia, praktik-praktik semacam ini di Nusantara sudah terjadi sejak zaman kolonial di perkebunan. "Korupsi kalau tidak dicari akarnya sulit," kata dia.

Bangsa Indonesia harus belajar pada sumber-sumber lokal karena terdapat sistem yang sudah menggenerasi. Selain itu, elit politik bangsa ini harus direfresh karena dianggap tidak dapat dijadikan anutan. Peran elit politik sangat penting karena masyarakat Indonesia adalah msyarakat panutan. (OL-5)