NasDem Dukung Tengku Erry

MARTIN Manurung membantah Tengku Erry Nuradi sudah pindah ke lain hati. Ketua DPP Partai NasDem itu mengakui Gubernur Sumatra Utara tersebut memiliki dua badan, saat harus menyikapi Pilkada 2018.

“Tengku Erry punya dua peran. Ia harus menempatkan diri sebagai gubernur, tapi dia juga merupakan Ketua DPW Partai NasDem Sumatra Utara,” kata Martin, di Medan, kemarin (Kamis, 1/3/2018).

Saat ini, Tengku Erry diisukan mengalihkan dukungan dari pasangan Edy Rah­mayadi-Musa Rajekshah yang diusung NasDem ke Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Karena itu, Martin yang merupakan koordinator Partai NasDem Sumatra Utara perlu memberikan klarifikasi.

“Sebagai Ketua NasDem, jelas dia harus menjaga dan menyukseskan pasangan calon yang diusung Partai NasDem, yakni Edy-Musa. Namun sebagai gubernur, Pak Erry juga harus bisa menjaga harmonisasi terhadap kedua pasangan calon,” lanjutnya.

Ia mengakui sejumlah kegiatan telah mempertemukan Tengku Erry dengan Djarot-Sihar. Namun, pertemuan itu tidak boleh langsung disebut sebagai bentuk keberpihakan Tengku Erry terhadap pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PPP tersebut.

Sebagai gubernur, Erry merupakan milik kedua pasangan calon. “Saat Edy-Musa maupun Djarot-Sihar hendak bersilaturahim, Pak Erry tidak boleh menolaknya karena dia gubernur,” tandas Martin

Kemarin, Djarot mulai menem­pati rumah di Jalan Kartini 6, Medan Polonia. Tidak jauh dari kantor gubernur, rumah itu pernah dijadikan kantor pemenangan pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho saat mengikuti Pilkada 2008.

Mantan kepala daerah
Banyaknya mantan bupati yang berkontestansi membuat Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Setyabudi, mengawasi perilaku aparatur sipil negara di wilayahnya. Dalam banyak kesempatan, ia mewanti-wanti ASN untuk tetap menjaga netralitas pada Pemilihan Gubernur 2018.

“Mari sama-sama, kita menyukseskan pilkada agar terlaksana dengan kondusif dan bermartabat. Netralitas ASN akan membawa suksesnya penyelenggaraan pilkada,” kata Teguh, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton Selatan, kemarin.

Tidak hanya ASN, tetapi juga para penyelenggara pemerintahan, seperti kepala desa, camat, dan lurah. “Jika ASN terbukti tidak netral dalam pilkada, maka ada sanksi yang menanti mereka,” tambahnya memberi peringatan.

Tiga pasangan yang akan bersaing di Sulawesi Tenggara ialah Asrun-Hugua, Rusda Mahmud-Sjafei Kahar, dan Ali Mazi-Lukman Abunawas. Asrun ialah mantan Wali Kota Kendari, Hugua mantan Bupati Wakatobi, Rusda mantan Bupati Kolaka Utara, Sjafei mantan Bupati Buton, Ali Mazi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Lukman, mantan Bupati Konawe.

Rabu (28/2), Asrun dan anaknya, Adriatma Dwi Putra, yang juga Wali Kota Kendari, ditangkap KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Atas kejadian itu, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara memastikan tidak ada pembatalan pasangan calon. “Asrun tetap calon gubernur. Timnya tetap bisa berkampanye, meski Asrun ditahan,” papar Ketua KPU Sulawesi Tenggara Hidayatullah.

Daerah ini punya pengalaman yang sama pada Pilkada 2017. Saat itu, calon Bupati Buton, Samsu Umar Samiun ditahan KPK. Namun, karena dia sudah ditetapkan sebagai calon bupati, proses pencalonan dan kampanye tetap berlangsung.

“Jika calon terkena masalah hukum dan ditahan, dia tidak perlu melakukan kampanye tatap muka,” tandas Hidayatullah. (LN/HM/Ant/N-2)