Kader PAN Mundur Ramai-Ramai

KEPUTUSAN Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menonaktifkan kader mereka La Ode Rajiun Tumada sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, berbuntut panjang. Bukannya takut, Rajiun justru menginspirasi kader dan simpatisan lain untuk melawan arogansi partai.

Pemecatan Rajiun pada Jumat (23/2) lalu diikuti dengan pengunduran diri massal ribuan kader dan simpatisan PAN. Tak hanya di Muna Barat, aksi mundur massal itu meluas hingga kabupaten lain.

Salah satu Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Muna, Anwar Halis, menyatakan mengundurkan diri secara resmi dari partai berlambang matahari itu sebagai bentuk solidaritas kepada Rajiun.

Setelah mengucap mundur, Anwar membuka jaket partai yang dikenakannya dan memasukkannya ke tong sampah. Langkah Anwar diikuti kader dan simpatisan PAN lain di Kabupaten Muna dengan membakar kartu tanda anggota partai.

Anwar mengatakan pengunduran dirinya telah disetujui Ketua DPD PAN Muna, Baharuddin. “Jika DPW PAN Sultra memecat Ketua DPD PAN Muna Barat Laode Rajiun, kami juga ikut bersimpati untuk mengundurkan diri dari PAN. Kami telah siap untuk tidak berada di PAN yang saat ini dipimpin Abdul Rahman Saleh,” kata Anwar.

Selain Anwar, dua Ketua DPD PAN yang juga merupakan bupati, yakni La Bakri, Bupati Buton dan Arhawi, Bupati Wakatobi, juga ikut mundur dari Ketua DPD PAN di wilayah masing-masing. Kedua bupati itu mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus ke pemerintahan.

Rajiun dipecat karena tidak mengikuti keinginan partai. Bupati Muna Barat itu berang saat mendapati pasangan calon yang diusung PAN dalam pilgub Sulawesi Tenggara, yakni Asrun-Hugua, mempraktikkan politik uang di Muna Barat.

Tim sukses pasangan itu kedapatan membagikan uang Rp20 ribu dan sarung kepada warga. Mereka datang menghadiri silaturahim dengan Asrun-Hugua.

Sebagai bentuk protes, Rajiun membentuk satgas antipolitik uang dan aksi tolak dinasti di Muna Barat.

Anak Asrun yang duduk sebagai Sekretaris DPW PAN Sultra Adriatma Dwi mengancam kader-kader PAN Muna Barat karena tidak loyal kepada partai.

Adriatma sekarang duduk sebagai Wali Kota Kendari, menggantikan ayahnya yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra.

Asrun telah menjadi Wali Kota Kendari selama 10 tahun dan pasangannya, Hugua, ialah mantan Bupati Wakatobi, yang sudah menjabat selama dua periode. Tak mengherankan jika pasangan Asrun dan Hugua terus ditimpa dengan isu dinasti politik.

Terlambat
Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mendistribusikan alat peraga kampanye (APK) dan alat bahan kampanye (ABK) kepada para pasangan calon peserta pilkada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Padahal, masa kampanye pilkada telah dimulai sejak 15 Februari.

Ketua KPU Bandung Barat, Iing Nurdin, mengungkapkan keterlambatan pendistribusian APK dan ABK ini terjadi lantaran pihaknya masih menunggu persetujuan desain dan isi atribut kampanye dari tiga pasangan calon peserta pilkada.

“Meski begitu, setiap paslon dapat memasang APK/ABK yang diproduksi sendiri sejak dimulai masa kampanye sesuai dengan aturan KPU,” kata Iing. (DG/N-4)