Korupsi Wujud Melemahnya Integritas ASN di Daerah

INTEGRITAS aparatur sipil negara (ASN) di daerah masih lemah. Hal itu terbukti masih banyaknya temuan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan, baik yang dilakukan kepala daerah maupun bawahannya.

Tidak sedikit kepala daerah yang kesandung kasus korupsi dan tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, menyoroti masalah itu saat menyampaikan pidato pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah di Semarang, kemarin.

"Masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan ASN tersebut tak lepas dari lemahnya integritas ASN di daerah, dan praktik korupsi merupakan gejala integritas individu, institusi, dan antarinstitusi di pemerintah daerah," kata Hadi Prabowo.

Menurut mantan Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Tengah ini, banyaknya penyimpangan ini karena belum baiknya pengelolaan dan perencanaan anggaran.

Salah satunya terdapat pada program penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi.

Hadi melanjutkan, pihaknya juga banyak menemukan praktik penyimpangan pajak dan retribusi berupa pemerasan dan penyelewengan. "Pengadaan barang jasa, belanja hibah, dan bantuan sosial, serta belanja perjalanan dinas fiktif," bebernya.

Tidak sedikit ASN dengan jabatan tinggi terjerat kasus-kasus penyimpangan uang negara, yang merugikan negara dan rakyat, termasuk kasus pungli yang cukup marak.

Jika mata rantai antara korupsi dan kejahatan terorganisasi ini dibiarkan, kata Hadi, anggaran daerah akan terus tergerus dan mengakibatkan program pembangunan tak berjalan maksimal. "Dampaknya tentu pengangguran hingga kemiskinan masyarakat di daerah," katanya.

Pihaknya berharap, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD bisa turut berperan aktif mengatasi lemahnya integritas ASN.

Setiap anggota DPRD harus benar-benar memahami fungsi pengawasan yang melekat pada lembaganya. "Pelaksanaan oleh DPRD tidak boleh menghasilkan korupsi, seperti setoran uang dalam pembahasan," tegasnya.

Kue pembangunan
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menjelaskan bahwa konsep pembangunan jangan disalahartikan berbagi kue pembangunan. "Jangan keliru kalau datang ke Musrenbang. Jangan hanya berharap untuk berjuang mendapatkan kue pembangunan," tegas Sujarwanto.

Selama 5 tahun Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo mengajarkan keterlibatan publik dalam Musrenbang.

Sujarwanto menjelaskan, perencanaan pembangunan di Jawa Tengah dilakukan dengan konsep money follow program. Penganggaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan bersama.

"Pendekatannya melalui tematik. Fokus pada kegiatan yang memberikan kontribusi pencapaian prioritas daerah, menyeluruh, dan selaras dengan prioritas nasional," tambahnya. (N-3)

[email protected]