Pasuruan tanpa TPS di Pondok Pesantren

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menyiapkan 2.380 tempat pemungutan suara. Namun, tidak ada TPS yang berada di lingkungan pondok pesantren.

“Kami bersama KPU sudah sepakat tidak ada TPS dalam pondok pesantren. Tujuannya agar para santri tidak mendapat tekanan dari berbagai pihak saat memberikan pilihan pada pilkada kabupaten maupun provinsi,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pasuruan Ahmari, kemarin.

Semua TPS di Kabupaten Pasuruan, lanjutnya, harus berada di lokasi strategis dan netral. “Pilkada diharapkan menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, warga sebagai pemilih harus memiliki kemerdekaan untuk menentukan pilihan dan terbebas dari tekanan,” tambah Ahmari.

Dalam pilkada Kabupaten Pasuruan, santri tidak hanya dilindungi dari tekanan, tapi mereka juga dilibatkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk itu, panwaslu mere­krut 100 santri dari sejumlah pondok pesantren.

“Kami sudah memberi mereka pelatihan untuk mengajak masyarakat memilih. Selain itu, santri dilibatkan untuk mengawasi seluruh proses dalam pilkada,” papar Ahmari.

Pada kesempatan yang sama, Nasruf, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Pasuruan, memperingatkan potensi pelanggaran dalam pilkada sangat besar, terutama masa kampanye yang bersamaan dengan akhir tahun ajaran untuk madrasah diniah dan memasuki Ramadan.

“Pelibatan santri mengawasi proses pilkada jadi sangat penting. Akhir tahun ajaran madrasah diniah yang ditandai dengan imtihan, bisa dijadikan ajang kampanye. Karena itu, para santri bersama petugas Panwaslu dibekali materi untuk pencegahan. Jangan sampai tempat pendidikan jadi tempat kampanye,” tegas Nasruf.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Winaryo Sujoko, sepakat, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pihaknya menyiapkan sosialisasi berbasis keluarga. “Kami akan masuk melalui kegiatan, seperti perkumpulan ibu-ibu PKK dan posyandu. Dengan sosialisasi berbasis keluarga, kami berharap partisipasi pemilih di Kabupaten Pasuruan tetap tinggi.” (AB/N-2)