Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Polri perlu menyiapkan terobosan penanganan konflik kekerasan akibat pilkada, yang kerap terjadi di Papua.
"Sebagai daerah yang berkali-kali masuk dalam kategori rawan konflik oleh Bawaslu dan kepolisian, terjadinya kericuhan hingga jatuhnya korban jiwa akibat pilkada di Papua menjadi preseden buruk. Adanya korban tewas menunjukkan bahwa kajian dan antisipasi yang disiapkan belum bekerja dengan baik," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Kantor KPU, Jakarta.
Menurut dia, persoalan kekerasan pascapilkada yang terjadi berkali-kali ini sudah harus menjadi perhatian bagi kepolisian, agar lebih inovatif dalam mencari terobosan pendekatan pada masyarakat sehingga tidak terus berkonflik.
Bahkan, para penyelenggara pemilu juga perlu merumuskan formula pelaksanaan pemilu yang dapat menekan konflik di Papua.
Terobosan tersebut menjadi penting karena pada 2018, Papua menjadi peserta pilkada yang salah satunya akan menggelar Pemilihan Gubernur, sehingga melibatkan banyak daerah.
"Jika para pihak tidak meng-'upgrade' pendekatan dan strategi penanganan konflik kekerasan dari yang sebelumnya, bukan tidak mungkin korban akibat pilkada akan kembali berjatuhan," ucap Titi.
Apalagi, lanjut dia, pada 2019 di Papua juga akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan Presidan. "Konsentrasi kepolisian untuk Papua seharusnya semakin ditingkatkan, dan upaya preventifnya dari perspektif penyelenggara pemilu juga diharapkan mengalami kemajuan," pungkasnya.(Ant/OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved