Berantas Politik Uang, Bawaslu Akan Gandeng PPATK

UNTUK memberantas politik uang selama penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu RI akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketua Bawaslu RI, Abhan menyebut nota kesepahaman dengan PPATK akan diselenggarakan dalam waktu dekat. "Ya dalam waktu dekat dengan PPATK kami akan kerja sama," kata Abhan seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika di gedung Bawaslu RI, hari ini.

Abhan menjelaskan selama ini dalam menangani politik uang, pihaknya kerap kekurangan alat bukti. Sehingga kasus-kasus politik uang kerap lolos tanpa ada sanksi. "Karena kami hanya menjalankan sesuai norma. Wewenang kami tidak sampai pada penelusuran (transaksi keuangan)," kata Abhan.

Rencananya dalam kerja sama dengan PPATK tersebut, transaksi dana kampanye serta mahar politik akan menjadi fokus Bawaslu.

Jika dalam Pilkada nantinya terbukti pasangan calon kepala daerah terbukti melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang saat masa kampanye secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu bisa memberikan sanksi terberat yakni diskualifikasi dari pencalonan Pilkada.

Sementara itu untuk sanksi mahar politik, pihaknya bisa menjatuhkan sanksi bagi partai politil pengusung yang menerima mahar dengan melarangnya mengusung peserta Pilkada pada Pilkada berikutnya.

"Sanksi terberat jika memenuhi unsur TSM adalah diskualifikasi. Kalau mahar politik jelas, tidak boleh ikut Pilkada selanjutnya," kata Abhan.

Mengenai kasus mahar politik yang mengemuka dari La Nyalla Mattalitti dengan Partai Gerindra serta di beberapa daerah seperti Palangkaraya, Abhan menyebut pihaknya kekurangan alat bukti sehingga masih menghentikan penyelidikan.

Ia bersikukuh sudah proaktif untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. "Kami sudah proaktif. Tapi yang namanya uang itu kan tidak hanya lewat bank. Tapi bisa jadi ada transaksi tunai yang saat ini entah sudah kemana. Kami kesulitan kalau itu," tukasnya. (OL-7)