Wakil Ketua Baznas Sulsel Akui telah Berpihak di Pilgub

WAKIL Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulawesi Selatan Mahmud Suyuti secara terang-terang­an mendukung bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang-Tanribali Lamo.

Saat ditemui di Kota Makassar, kemarin, Mahmud mengaku paham sebagai pejabat negara dilarang untuk berpolitik. Bahkan, dirinya sudah mendapat teguran lisan agar tidak terlibat berpolitik praktis dari rekan kerja, kolega di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Alasannya simpel, kenapa saya mendukung. Saya sebagai orang tarekat yang harus taat pada guru dan hanya Pak Agus dan Pak Tanri yang memiliki kualitas agama paling baik,” kata Mahmud.

Dia mengaku siap menerima konsekuensi apa pun, termasuk bila mendapatkan teguran resmi dari Bawaslu.

“Sampai sekarang saya belum terima surat atau sejenisnya. Kalaupun ada catatan saya yang tersebar, masih saya simpan dan akan saya serahkan jika dipanggil Bawaslu,” ujar dia.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengaku se­bagian besar laporan pelanggaran yang masuk memang terkait dengan netralitas apratur sipil negara (ASN).

Sementara itu, sejumlah ASN di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengaku bingung dengan aturan netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal itu terungkap dalam sosialisasi tahapan pilkada serentak dan netralitas ASN di Pemerintah Kota Bekasi.

Seperti diungkapkan seorang ASN, Yuniar. ASN, lanjut dia, dilarang mengisyaratkan berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam bentuk apa pun. “Saya bingung sebab ada beberapa yel di dinas saya yang hampir serupa dengan tagline salah satu pasangan calon,” ungkap Yuniar.

Ia mencontohkan sosialisasi yang sedang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi ialah agar satu keluarga cukup memiliki dua anak. Karena itu, saat berfoto pegawai di dinas tersebut pun akan mengacungkan jari telunjuk dan jari manis ke arah kamera.

Hal tersebut tentu membuat pegawai dilema. Gaya salam dua periode yang diusung petahana sama dengan kampanye yang dilakukan DPPKB. “Lalu bagaimana cara kami untuk meyakinkan kalau itu bukan bentuk keberpihakan?”

Sekretaris Camat Bekasi Timur Fitri Widyastuti mengaku sering mengimbau jajarannya agar tidak bergaya sembarangan dalam berfoto. Hal tersebut diakuinya memang tidak mudah.

Sering kali ekspresi berfoto dilakukan secara spontan, sesuai dengan kebiasaan setiap individu.

“Susah karena itu kan ekspresi yang lumrah sebetulnya. Namun, kami saling mengingatkan. Batasan tersebut resmi diimplemetasikan pada 12 Februari, tapi kita sudah saling mengingatkan dari sekarang,” kata dia.

Kepala BKPPD Renny Indrawati menyampaikan pihaknya akan segera menggelar rapat terkait dengan batasan netralitas ASN dalam pilkada Kota Bekasi.

Ujaran kebencian
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Brigjen Syaiful Zachri mengingatkan para pasangan calon kepala daerah untuk tidak melakukan ujaran kebencian (hate speech).

“Pangkalpinang, Bangka, dan Belitung akan melaksanakan pilkada. Kepada para pasangan bakal calon dan tim sukses serta relawan, (kami mengingatkan agar) tidak usah melakukan ujar­an kebencian,” kata Syaiful. (Gan/RF/N-1)