Bawaslu Pasif Sikapi Dugaan Mahar di Hanura

BADAN Pengawas Pemi­lu (Bawaslu) bersikap pasif dalam menyikapi dugaan uang mahar di Partai Hanura. Mereka baru akan bergerak jika sudah mendapat laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan di Jakarta, kemarin, pihaknya belum menerima laporan perihal dugaan permintaan mahar tersebut. Karena itu, Bawaslu be­lum bisa melakukan apa-apa untuk menindaklanjutinya.

“Bahannya apa? Pada intinya Bawaslu siap menindaklanjuti kalau ada laporan dari masyarakat. Sampai sekarang belum (ada laporan),” ujar Fritz.

Perihal mahar sebagai syarat untuk diusung menjadi calon kepala daerah oleh Hanura di pilkada serentak 2018 mencuat setelah partai itu dilanda konflik internal. Kepada pers dua hari lalu, Wakil Sekjen Hanura ­Dadang Rusdiana mengungkapkan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memindahkan da­na parpol sebesar Rp200 mi­­liar ke OSO Securities. Uang se­banyak itu disebut berasal da­ri dari mahar politik yang ter­kumpul jelang pilkada.

Partai Hanura terbelah setelah Sekjen Sarifuddin Sudding memotori musyawarah nasional luar biasa untuk mencopot OSO dari kursi ketua umum, Kamis (18/1). Dalam munaslub, Daryatmo dipilih menjadi pucuk pimpinan Hanura menggantikan OSO.

Munaslub digelar kubu Ambhara karena OSO dianggap kerap melanggar AD/ART partai, termasuk memindahkan uang kas partai ke perusahaan pribadinya. Meskipun demikian, hasil munaslub tersebut tidak diakui kubu OSO atau kubu Manhattan. Alhasil, kini Hanura memiliki kepengurusan ganda.

Dugaan adanya permintaan mahar di tubuh Hanura secara terang-terangan juga dibeberkan Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas. Ia mengaku dimintai uang saat hendak maju dalam pilkada Kabupaten Biak.

“Ya, saya juga dimintai mahar oleh OSO saat ingin maju di pilkada. Padahal saya adalah pendiri Partai Hanura di Pa-pua,” cetus Yan yang kemudian urung mencalonkan diri.

Namun, semua tuduhan tersebut dibantah kubu OSO. Wakil Ketua Umum Gede Pasek Suardika pun meminta kubu Ambhara meminta maaf.

Bawaslu mengimbau Hanura kubu Ambhara segera melaporkan dugaan mahar itu sehingga bisa ditindaklanjuti. “Susah kita bergerak kalau informasinya masih simpang siur. Makanya lapor, jadi jelas siapa, di mana, kapan (terjadinya permintaan mahar),” ucap Fritz.

Kembali absen
Dugaan adanya permintaan mahar belakangan mencuat di beberapa tempat. Sebelumnya, pengakuan yang sama dilontarkan Ketua Kadin Jawa Timur La ­Nyalla Mattalitti terhadap Partai Gerindra.

Ia mengaku diminta menyiapkan uang saksi Rp40 miliar sebagai persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penca-lonan di pilgub Jatim.

Dalam kasus tersebut, ­Bawaslu Jatim sudah berupaya menyelesaikan, tetapi La Nyalla justru selalu tak memenuhi undangan untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemanggilan ketiga, ia juga tidak datang padahal keterang-annya sangat penting.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jatim Aang ­Kunaifi, ketidakhadiran La Nyalla itu akan disampaikan kepada Bawaslu pusat. Langkah selanjutnya yang bisa ditempuh ialah dengan melakukan investigasi, tetapi mereka perlu temuan dan barang bukti.

Dugaan mahar juga mewarnai pilkada Kota Cirebon dengan korban Siswandi dan saat ini tengah ditangani panwaslu setempat. Korban lainnya ialah John Krisli dan Maryono yang mengaku dimintai mahar dalam pencalonan pilkada Kota Palangkaraya. (FL/X-8)