Spanduk Bakal Calon Kepala Daerah belum Ditertibkan

PULUHAN bakal calon bupati dan wakil bupati muncul di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka mematut diri lewat spanduk dan baliho berukuran besar yang betebaran di banyak sudut kota.

Setelah masa pendaftaran bakal calon ditutup akhir pekan lalu, ternyata banyak tokoh di spanduk itu tidak ada di antara nama yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pemerintah Kabupaten Garut pun, sampai kemarin, belum mau menurunkan spanduk dan baliho itu.

“Semua jalan protokol di Ga­rut, pusat keramaian, Simpang Lima, hingga ke kecamatan dipenuhi spanduk dan baliho. Kehadiran mereka tidak elok dipandang dan membuat jalanan di kota jadi kumuh,” keluh Firman, warga Karangpawitan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, menyatakan pemerintah daerah sudah menetapkan zona larangan untuk pemasangan spanduk kampanye peserta pilkada. “Kami akan konsultasikan ke pemkab. Saat ini, mereka yang berwenang menertibkannya.”

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Ketua Panwaslu Cecep Rahmat Nugraha mengatakan pener-tiban spanduk dan baliho itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

“Saat ini kami belum bisa menertibkan karena harus menunggu penetapan pasangan calon yang baru di­umumkan KPU pada 12 Februari,” lanjutnya.

Kepala Satpol Pamong Praja Bandung Barat Rini Sartika berjanji akan segera mener-tibkan spanduk dan baliho. “Pener­tiban akan dilakukan setelah rapat koordinasi bersama KPU, Panwaslu, polres, dan kodim.”

Dari Padang, Sumatra Barat, KPU menyatakan masih kekurangan 300 kotak suara untuk pelaksanaan pilkada kota. Total kebutuhan mencapai 3.184 kotak. “Solusinya, KPU Padang akan meminjam ke KPU kabupaten/kota terdekat. Kondisi itu wajar saja karena kotak suara memang rentan rusak,” kata anggota KPU Padang Mahyudin.

Pada pilkada 27 Juni, KPU Padang menggunakan kotak suara aluminium. (AD/DG/YH/Ant/N-2)