Kisruh Internal Pengaruhi Elektabilitas Hanura

KEPUTUSAN yang diambil Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Hanura dipercaya bakal berimbas ke daerah-daerah dalam Pilkada 2018. Lebih jauh, kisruh di tingkat pusat itu juga bakal berimbas pada elektabilitas partai dalam Pemilu 2019 mendatang.

Hal tersebut disiratkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Tridianto. Oleh karena itu, ia berharap banyaknya konflik internal yang menimpa partainya segera selesai agar seluruh lapisan Hanura bisa mempersiapkan diri jelang tahun politik.

“Sebaiknya partai kompak dan solid menghadapi verifikasi dan persiapan pemilu. Partai yang kon-flik akan sulit untuk sukses,” kata Tridianto, kemarin (Senin, 15/1).

Tridianto menambahkan kisruh internal bisa menjadi noda dalam usaha para kader partai, termasuk dirinya, yang sedang melakukan sejumlah kegiatan demi meningkatkan elektabilitas partai di daerah-daerah.

Bukan hanya di tingkat pusat, kisruh kepengurusan Partai Hanura juga terjadi di tingkat daerah. Tepatnya di Sumatra Selatan, Ketua DPD Hanura Sumsel Mularis Djahri bersama sekertarisnya, Zakaria Abas, diberhentikan dari kepengurusan melalui SK nomor SKEP/355/DPP-Hanura/I/2018 tertanggal 14 Januari 2018.

Bahkan, DPP Hanura sudah meng-angkat Hendri Zainuddin selaku Waketum DPD Hanura menjadi pelaksana tugas ketua DPD dan Abrar Amir sebagai pelaksana tugas sekertaris. SK tersebut bertanda tangan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta dan Wasekjen Berny Tamara.

Sebelumnya, perseteruan internal Hanura terjadi ketika DPP Hanura mengusung Herman Deru-Mawardi Yahya pada Pilgub Sumsel 2018, sedangkan Mularis tetap dengan komitmen mendukung Dodi Reza Alex. Situasi makin runyam ketika Mularis tidak datang saat paslon yang didukung Hanura mendaftar ke KPU Sumsel, dan sebaliknya justru ikut deklarasi dan mendaftarkan pasangan Dodi-Giri. (DW/Ant/P-5)