Gerindra Diterpa Isu Mahar Ratusan Miliar

PARTAI Gerindra dituding menerapkan politik transaksional dengan pemintaan mahar dalam bentuk uang kepada kandidat calon kepala daerah pilkada 2018. Hal tersebut berdasarkan pengakuan mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti dalam konferensi pers, di Jakarta, kemarin.

La Nyalla mengatakan dugaan politik transaksional itu terkait pencalonan dirinya untuk Pilgub Jawa Timur. Ia mengaku dimintai Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk keperluan membayar saksi Pilgub Jawa Timur.

“Saya dimintai uang Rp40 miliar untuk uang saksi dan harus segera diberikan sebelum tanggal 20 Desember (2017). Kalau tidak bisa, saya tidak akan mendapatkan rekom (surat rekomendasi),” ungkap La Nyalla.

Prabowo juga memberikan surat tugas kepada La Nyalla agar mencari sendiri dukungan dari partai lainnya. ­Keberatan dengan permintaan itu, La Nyalla kemudian mengembalikan surat tugas tersebut pada 20 Desember 2017. Meski begitu, ia sudah menyerahkan sekitar Rp5,9 miliar.

Menurut La Nyalla, Prabowo bahkan meminta kesanggupan dirinya ­membayar Rp200 miliar. La Nyalla ­mengatakan ia bisa saja mengupayakan sampai Rp300 miliar karena didukung ­sejumlah ­pengusaha. Meski begitu, ia hanya bersedia memberikan semua itu apabila ­pencalonannya sebagai calon ­gubernur sudah resmi dengan rekomendasi ­lengkap dari partai-partai pengusung .

“Ini belum apa-apa sudah minta duit. Dan, uang saksi itu hanya Rp28 miliar,” ungkap La Nyalla.

Atas perlakuan Gerindra, La Nyalla menyatakan akan menuntut. Ia menyebut Partai Gerindra telah mengkhianati dirinya selaku kader yang telah lama mengabdi. Gerindra juga disebutnya mengkhianati ulama.

Bendahara Tim Pemenangan La Nyalla yang juga kader Gerindra, Tubagus Danil Hidayat, menambahkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon pernah menawari La Nyalla uang sejumlah Rp150 miliar-Rp170 miliar. Pemberian itu guna memudahkan mendapatkan surat rekomendasi pada Pilgub Jatim.

Danil mengatakan kekecewaan terhadap Gerindra akan disampaikan melalui aksi unjuk rasa pekan depan. Danil mengklaim sebanyak 10.000 anggota ormas Manggala Garuda Putih akan hadir untuk melakukan pelepasan seragam dan pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.

Danil mengingatkan Manggala Garuda Putih merupakan kelompok yang dulu ikut mengampanyekan Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

“Jadi buat apa kita dukung se­karang,kalau kita pun dizalimi. Saya akan mengembalikan KTA dan akan melepaskan baju Gerindra bersama-sama,” ungkap Danil.

Ketua Progres 98 Faizal Assegaf ­berpesan kepada Prabowo untuk segera mengklarifikasi dugaan politik mahar itu karena praktik tersebut bisa membuat Gerindra didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Membantah
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah pernyataan La Nyalla terkait permintaan uang Rp40 miliar oleh Prabowo. “Saya kira kalau dari Pak Prabowo engga ada ya itu. Saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu,” tegasnya, dii Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Namun, sambungnya, jika ada permintaan dana untuk kesiapan pilkada, dana tersebut kemungkinan akan digunakan sendiri oleh calon kepala daerah tersebut. (*/P-1)