Masyarakat Mesti Aktif Laporkan Ujaran Kebencian

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat bersikap tegas dengan melaporkan fitnah dan ujaran kebencian pada gelaran Pilkada Serentak 2018. Itu termasuk kampanye yang mengusik isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pemerintah pun telah berkomunikasi dengan kepolisian agar meningkatkan pengawasan, terutama di dunia maya. “Di dunia maya saat ini ada dua masalah yang menjadi perhatian pemerintah yaitu fitnah dan ujaran kebencian. Terlebih lagi menjelang pilkada 2018, politik SARA diprediksi meningkat dan mengalahkan politik uang,” tutur Mendagri seusai menghadiri akad nikah putri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, kemarin (Jumat, 29/12).

Tjahjo meminta para calon dan partai politik pengusungnya lebih fokus mengadu program dan konsep demi memajukan masyarakat daerah. ­Jangan sampai gara-gara pilkada, persaudaraan di masyarakat rusak karena kampanye hitam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kunci menjaga persatuan Indonesia terletak di tangan elite politik. Karena itu, elite diharapkan juga tidak lagi memainkan politik keras dan isu-isu primordialisme.

“Bagi saya tidak akan menjadi masalah dalam pilkada nanti yang bertarung bukan asli putra daerah dan ini malah menjadi kata kunci yang kembali memperekatkan bangsa,” tutur Haedar.

Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah membentuk direktorat keamanan khusus di bawah Badan Intelejen Keamanan Polri. Mereka bertugas memperingatkan netizen agar tidak membuat opini yang berunsur ujaran kebencian. “Jika itu tidak diindahkan, Polri akan bertindak melalui Direktorat Siber,” tutur Kapolri.

Unit-unit kepolisian di seluruh daerah pun disiagakan. Mereka mulai meningkatkan patroli di media sosial dan menggandeng netizen untuk ikut mengawasi penyebaran konten kampanye hitam berbau SARA.

Tanpa mahar
Momen pilkada diharapkan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Namun, politik berbiaya tinggi yang diperkirakan masih marak dikhawatirkan mendorong orang lebih berani melakukan korupsi.

Dalam memanggapi itu, Ketua DPP Partai NasDem yang juga sebagai ketua Badan Hukum (Bahu) NasDem Taufik Basari mengatakan sejak pertama kali pilkada serentak digelar pada 2015, NasDem telah menerapkan politik tanpa mahar.

“Dorongan korupsi dalam ranah politik terjadi salah satu faktornya karena politik yang berbiaya tinggi. Karena itu, kita ingin membangun budaya berpolitik yang tidak menjadikan politik sebagai alat transasksi seperti jual beli dukungan partai, jual beli suara, meminta proyek, mempermainkan anggaran, dan sebagainya,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (28/12).

Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syazidly pun mengaku pada pilkada 2018 Golkar tidak membebani kader maupun tokoh yang akan diusung dengan biaya politik karena hal tersebut dilarang dalam aturan partai. “Secara aturan, mahar politik tidak dibenarkan sebagaimana yang dicantumkan dalam juklak pilkada partai.” (Sru/Nov/Put/AT/EP/LD/P-1)