Headline

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Komitmen Antikorupsi Pemerintah Dikritisi

MI
28/12/2017 09:59
Komitmen Antikorupsi Pemerintah Dikritisi
(Aktivis HAM dan pegiat antikorupsi Haris Azhar (kiri) bersama Pendiri Madrasah Antikorupsi Dahnil Anzar Simanjuntak (tengah) dan Wakil Koordinator ICW Ade Irawan---MI/Ramdani)

SIKAP Presiden Joko Widodo memberantas korupsi di Tanah Air dinilai setengah hati. Hal itu didasari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang tak kunjung terungkap.

“Pekerja antikorupsi yang diserang. Enggak ada kesadaran menghormati dan menghargai pekerjaan antikorupsi serta (ada upaya) peniadaan hukum terhadap serangan atas mereka. Ini artinya memang enggak ada komitmen,” kata aktivis hak asasi manusia (HAM) dan antikorupsi Haris Azhar di diskusi Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Antikorupsi Pemerintahan Jokowi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Serangan terhadap Novel ini bukan yang pertama dilakukan terhadap aktivitas pemberantasan korupsi. Banyak pelanggaran lain seperti perusakan dan pencurian barang bukti. Haris pun mempertanyakan peran pemerintah sebagai pihak elite di atas KPK. Seha­rusnya, kata dia, Presiden Joko Widodo turun tangan langsung memastikan penegakan hukum berjalan.

Dengan demikian, pemerintahan saat ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintahan di bawahnya. Terakhir, ia juga mengkritisi KPK terkait dengan kasus Novel. Dengan mudahnya dorongan untuk membuat tim gabungan pencari fakta (TGPF) luntur seusai Kapolda Metro Jaya menyetor sketsa lanjutan penyiram air keras.

Menurutnya, KPK seharusnya bisa memelihara komitmen pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Jokowi juga harus bijak mengatur instrumen dan kebijakan. “Jangan seperti sekarang ini, seolah semua tugas pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab KPK. Kita harus lihat korupsi secara menyeluruh. Betul soal korupsi ini bukan soal agenda, melainkan kejahatan yang harus dilawan secara terpimpin oleh Presiden,” jelas Haris.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, setelah melewati 257 hari, saat ini Novel masih di Singapura. “Novel telah dua kali dio­perasi. Operasi pertama memasang jaringan gusi yang akan menutupi bagian putih mata. Karena pertumbuhan belum maksimal, dilakukan operasi kedua,” ungkap Febri. (Dro/medcom.id/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Panji Arimurti
Berita Lainnya