Soal Pendanaan Paspampres, Panglima: Mungkin Ada Kesatuan Lain Libatkan Oknum Prajurit

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan Paspampres tidak pernah menerima uang operasional dari pihak lain untuk mendanai sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian dia mengatakan kemungkinan ada kesatuan lain yang melibatkan oknum prajurit.

Penegasan itu merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Pusat Polisi Militer TNI. "Saya perintahkan Komandan Puspom TNI untuk mendalami adanya anggota Paspampres yang menerima uang sebesar Rp150 juta. Danpom menyatakan Paspampres tidak terlibat," ujar Hadi seusai acara Kunjungan Kerja Panglima TNI di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (20/12).

Meski demikian, sambung dia, penyelidikan secara mendalam terus dilakukan. Alasannya, ada kemungkinan hal itu melibatkan oknum prajurit dari kesatuan lain di lingkup TNI.

"Setiap pergerakan itu satu paket, itu bisa yang lain dan kita dalami. Tapi yang jelas saya tekankan bahwa anak buah saya, Paspampres tidak ada yang melakukan itu. Kita akan kembangkan terus (penyelidikan) dan apabila ada oknum, ya ditindak," kata dia.

Informasi pendanaan kepada Paspampres bermuara dari penuturan mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12).

Tony yang bersaksi untuk terdakwa kasus suap proyek perijinan di Ditjen Hubla, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp100 juta-Rp150 juta kepada Paspampres via Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Ditjen Hubla Mauritz HM Sibarani.(OL-3)