Transparansi Menekan Korupsi

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memperpendek rantai birokrasi guna mewujudkan pembangunan yang inklusif.

“Transparansi, akuntabilitas, birokrasi yang pendek mendukung upaya mengurangi praktik korupsi, penyelewengan, sehingga pembangunan semakin berkualitas,” katanya dalam pidato pembukaan Forum Pemimpin Asia Pasifik untuk Kemitraan Pemerintahan yang Terbuka (Open Government Partnership/OGP), di Jakarta, kemarin.

Ia mengemukakan Indonesia terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, antara lain, dengan menerbitkan regulasi yang dapat memaksa pemerintah pusat dan daerah bekerja secara transparan. Misalnya, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dengan undang-undang tersebut, pemerintah wajib bersikap terbuka memberikan informasi kepada publik. Sebaliknya, masyarakat dapat pula memberikan kritikan atau masukan yang baik sehingga publik mendapat manfaat yang baik dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Wapres mencontohkan masyarakat dapat mengkritik atau memberikan masukan tentang kebijakan pemerintah terkait layanan kesehatan dan pendidikan agar kedua bentuk layanan itu dapat bermanfaat maksimal bagi publik.

Ditambahkan, penerapan pemerintahan yang terbuka membutuhkan dukungan, koordinasi antarlembaga pemerintah, DPR, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan pemerintah yang terbuka akan menciptakan pembangunan inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan rakyat dari kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta kepercayaan publik kepada pemerintah.

Forum internasional, yang bertemakan Pemerintah yang terbuka untuk pembangunan inklusif tersebut, meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi lahirnya OGP bersama delapan negara lainnya pada September 2011.

Bambang mengatakan, sejak diluncurkan enam tahun silam, OGP hingga kini telah beranggota 74 negara, termasuk lima negara, yakni Australia, Papua Nugini, Sri Lanka, Pakistan, dan Afghanistan yang bergabung pada 2014.

Indonesia, imbuhnya, telah memiliki Open Government Indonesia (OGI), yakni inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik. Hal itu mencakup empat pilar keterbukaan, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Desentralisasi
Lebih jauh, Bambang mengatakan sistem desentralisasi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terbuka di Indonesia. “Sistem desentralisasi yang kita anut menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan pemerintahan yang terbuka. Artinya, kita harus mampu menyadarkan pemerintah daerah untuk menerapkan pemerintahan yang terbuka,” paparnya.

Dia mengemukakan, dengan sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, pemerintah daerah menjadi garda terdepan layanan di daerah. “Pemda harus terbuka dan komunikatif untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya. (Ant/P-3)