KPU Butuh Suntikan Dana Rp3 Triliun

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan tambah­an anggaran sebesar Rp3 triliun untuk menyelenggarakan Pemilu serentak 2019. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, dengan anggaran yang ada saat ini, KPU hanya mampu menuntaskan kewajiban-kewajiban utama.

“Ya, buat macam-macam. Itung-itungan kami, ada kebutuhan sekitar Rp3 triliun. Core bussiness-nya itu tetap jalan: menyediakan kertas suara, kotak suara, dan sebagainya. Namun, yang sunah yang terganggu semisal honor harus dikurangi dan sebagainya. Mudah-mudahan ada tambahanlah,” ujar Arif di Media Center KPU, Jakarta, kemarin (Jumat, 8/12).

Menurut Arief, biaya untuk pelaksanaan Pemilu 2019 jauh lebih hemat ketimbang Pemilu 2014. “Tahun 2014 itu Rp18 triliun, tetapi yang digunakan sekitar Rp14 triliun. Kalau sekarang, totalnya mungkin Rp16,8 triliun,” jelasnya.

Untuk tahun 2018, KPU telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 sebesar Rp12,2 triliun. Sebesar Rp10,8 triliun akan dialokasikan untuk kegiatan tahapan pemilu dan sebesar Rp1,4 triliun merupakan anggaran rutin KPU.

Biaya terbesar dikeluarkan KPU untuk menggaji petugas honorer, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Jadi, ini sebenarnya lebih hemat meskipun sesungguhnya KPU diberi beban tambahan, misalnya untuk biaya kampanye peserta pemilu, kebutuhan logistik baru, termasuk juga inflasi lima tahun itu,” imbuhnya.

Arief berharap anggaran untuk tahapan Pemilu 2019 sudah cair pada Januari 2019. Pasalnya, KPU membutuhkan biaya untuk mulai melakukan verifikasi faktual. “Teman-teman butuh biaya verifikasi lapangan, kemudian menjelang penetapan parpol (17 Februari), kemudian (biaya) penyelesaian sengketa dan lain-lain,” tandasnya.

Pemungutan suara Pemilu 2019 akan dilakukan pada 17 April 2019. Pilpres putaran II dijadwalkan pada 7 Agustus 2019. (Deo/P-4)