INDONESIA mengecam pengakuan sepihak dari Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden AS Donald Trump diminta mempertimbangkan kembali keputusan pengakuan itu.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi DK dan majelis umum PBB, di mana AS menjadi anggota tetapnya.
"Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," tegas Jokowi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini.
Jokowi menegaskan, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia tetap konsisten terus bersama dengan rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah UUD 1945.
Ia mengungkapkan, beberapa hari ini pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Komunikasi ini dijalin agar OKI segera mengadakan sidang khusus pengakuan sepihak ini. "Dan, meminta PBB untuk segera bersidang dan menyikapi pengakuan sepihak AS," ujar dia.
Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk segera memanggil Duta Besar AS di Indonesia Joseph R Donovan. Pemanggilan ini untuk menyampaikan sikap Indonesia terkait pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Yerusalen sebagai Ibu Kota Israel.
"Saya telah memerintahkan Menlu untuk memanggil Dubes AS untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia," kata Jokowi.
Retno sebelumnya pun sudah memanggil Donovan di Jakarta, Senin 4 Desember. Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan posisi Indonesia terhadap rencana kebijakan Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Retno juga menyampaikan rencana kebijakan Trump itu bakal menimbulkan gejolak di Timur Tengah. Tapi saat itu, Donovan menjelaskan kebijakan Trump tersebut belum bersifat final.
Selang dua hari kemudian, Trump mengumunkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump pun mengumumkan rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di sana.
Langkah Trump ini pun dikecam oleh Indonesia. Jokowi meminta Trump mempertimbangkan kembali keputusan pengakuan itu. "Pengakuan spihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi DK dan majelis umum PBB yang AS menjadi anggota tetapnya," tegas dia. (MTVN/OL-7)
